Libur Natal dan Tahun Baru, Wamen Pariwisata Minta Pemerintah Daerah Awasi Praktik Pungli

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CISARUA - Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Enik Ermawati menyoroti praktik pungutan liar (pungli) di tempat wisata.

Ia mengatakan, pungli di tempat wisata menjadi permasalahan serius yang menjadi perhatian pemerintah pusat.

Pasalnya, praktik pungli dapat membuat pengunjung merasa tidak nyaman sehingga dapat berpengaruh terhadap turunnya jumlah kujungan wisatawan.

Terlebih, saat ini mulai memasuki musim libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026 yang dipastikan objek wisata akan diserbu oleh pengunjung.

"Isu pungli ini juga sudah kami garis bawahi dalam surat edaran menteri," ujarnya usai meninjau kesiapan wisata di kawasan Puncak Bogor, Sabtu (20/12/2025).

Ni Luh Enik Ermawati mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi permasalahan ini.

Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para wisatawan saat liburan.

'Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Polri, dan salah satu poin yang kami tekankan adalah penanganan pungutan liar di daya tarik wisata," katanya.

Di samping itu, Ni Luh Enik Ermawati menyebut pemerintah daerah juga memiliki peran penting untuk memberantas praktik pungli.

Ia meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan agar praktik pungli tidak terjadi di destinasi-destinasi wisata yang ada di wilayahnya masing-masing.

"Leading sektor di daerah adalah pemerintah daerah, sehingga kami terus berkoordinasi dengan pemda dan Polri untuk memperketat pengawasan," katanya.