Breaking News

Biskita Trans Pakuan Bogor Beroperasi Lagi Tanpa Subsidi APBD, Tarif Dipastikan Tidak Naik

Biskita Trans Pakuan Bogor dipastikan kembali beroperasi mulai Senin besok dengan jaminan tarif tidak naik meski tak mendapat suntikan APBD.

Tayang:
Penulis: Muamarrudin Irfani | Editor: Tsaniyah Faidah
TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat
BISKITA TRANSPAKUAN BOGOR - Biskita Transpakuan Kota Bogor saat mengaspal di ruas jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. 

TRIBYUNNEWSBOGOR.COM - Sempat lumpuh total sejak awal tahun, layanan transportasi massal Biskita Trans Pakuan dipastikan kembali melayani warga Kota Bogor mulai Senin (5/1/2026).

Menariknya, meski kini harus beroperasi secara mandiri tanpa suntikan subsidi dari pemerintah, tarif bus dipastikan tidak mengalami kenaikan.

Layanan Biskita sebelumnya terhenti sejak 1 Januari 2026 akibat habisnya masa kontrak antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan penyedia jasa.

Agar warga tidak terlantar lebih lama karena proses lelang kontrak baru yang memakan waktu, Pemkot Bogor dan pihak operator akhirnya sepakat mengambil langkah berani dengan menjalankan operasional secara mandiri.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan bahwa operasional non-subsidi ini menjadi solusi darurat agar layanan transportasi publik tetap berjalan.

Walaupun beban biaya operasional kini sepenuhnya ditanggung mandiri oleh operator tanpa bantuan dana pemerintah daerah, Dedie menjamin beban tersebut tidak dilempar ke masyarakat melalui kenaikan harga tiket.

"Untuk sementara non-subsidi dikelola operator dengan tarif sama," tegas Dedie A. Rachim saat dikonfirmasi, Sabtu (3/1/2026).

Saat ini, pengoperasian kembali dilakukan secara bertahap yang dimulai dari Koridor 2 dengan rute Ciawi-Terminal Bubulak.

Namun, Dedie menargetkan seluruh koridor akan kembali normal pada Senin besok.

Selain masalah administratif kontrak, Dedie menuturkan bahwa jeda operasional beberapa hari terakhir juga digunakan untuk mendiskusikan beberapa faktor teknis di lapangan.

Hal ini mencakup evaluasi biaya operasional kendaraan, penambahan titik halte atau bus stop, penyesuaian jam operasional, hingga manajemen sumber daya manusia.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kita sedang mencoba mencarikan solusi tercepat dan terbaik agar layanan ini kembali prima bagi masyarakat," pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved