Tindaklanjuti Rakornas Pemerintah Pusat di SICC, Pemkab Bogor Siap Jalankan Instruksi Prabowo

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Bogor siap untuk menjalankan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
• Rudy Susmanto pun berharap sinergi pusat dan daerah dapat terus diperkuat demi mendorong percepatan pembangunan
• Presiden menjadi sumber energi, semangat, dan keyakinan bagi pemerintah daerah untuk terus melangkah dalam menjalankan pembangunan.

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BABAKANMADANG - Bupati Bogor Rudy Susmanto mengikuti Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor.

Menindaklanjuti hasil Rakornas tersembut, Pemerintah Kabupaten Bogor siap untuk menjalankan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Adapun arahan yang disampaikan yakni meliputi program strategis nasional, mulai dari swasembada pangan dan energi, penguatan ekonomi rakyat, hingga penanganan sampah dan lingkungan.

Rudy Susmanto pun menegaskan komitmennya untuk mendukung dan mensukseskan seluruh program serta cita-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Pemerintah Kabupaten Bogor, kata dia, siap berperan aktif menyelaraskan kebijakan daerah dengan program strategis nasional. 

Menurutnya, menjadi tuan rumah agenda strategis nasional tersebut merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Kabupaten Bogor.

"Bismillah, kami siap mendukung dan mensukseskan setiap program serta cita-cita Presiden dan Pemerintah Pusat demi Indonesia yang maju, kuat, dan berdaulat," ujarnya, Selasa (3/2/2026).

Rudy Susmanto pun berharap sinergi pusat dan daerah dapat terus diperkuat demi mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Ia menilai, arahan Presiden menjadi sumber energi, semangat, dan keyakinan bagi pemerintah daerah untuk terus melangkah dalam menjalankan pembangunan.

"Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerh," katanya.(*)