DPRD Kota Bogor Soroti Bocornya Parkir Minimarket, Potensi Pendapatan Hilang Rp7 Miliar Per Tahun

Ringkasan Berita:

• Pajak parkir minimarket di Bogor cuma Rp35 ribu per bulan, jauh dari potensi asli yang bisa tembus Rp7 Miliar setahun.
• Pihak ritel mau bayar pajak lebih tinggi asal Pemkot berani sikat jukir liar yang selama ini menguasai lahan.
• DPRD kini mendesak Bapenda menaikkan tarif setoran per gerai agar pendapatan daerah tidak terus menguap.

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Komisi II DPRD Kota Bogor menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak parkir minimarket Alfamart dan Indomaret mengalami kebocoran.

Setoran pajak parkir saat ini dinilai tidak wajar.

​Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, mengungkapkan bahwa rata-rata gerai minimarket hanya menyetorkan pajak parkir sekitar Rp35.000 per bulan melalui sistem flat. 

​“Setoran pajak parkir saat ini menggunakan sistem flat yang sangat rendah,” kata Achmad Rifki Alaydrus saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Rabu (11/2/2026).

Rifki melanjutkan, jika dikelola secara optimal, potensi pendapatan dari sektor ini bisa mencapai miliaran.

Untuk angkanya bisa mencapai 4-7 Miliar.

“Per tahunnya bisa mendapatkan segitu jika dikelola secara maksimal. Namun, akibat pengelolaan yang tidak optimal mengalami kebocoran,” ujarnya.

​Berdasarkan data yang dimiliki Rifki, terdapat 128 gerai Alfamart dan 110 gerai Indomaret di Kota Bogor

Semuanya pemungutan pajak parkir itu dilakukan oleh petugas tidak resmi alias juru parkir liar.

​Pihak ritel sebenarnya tidak keberatan menaikkan setoran pajak resmi hingga angka Rp300.000 atau lebih per gerai.

Dengan jaminan Pemkot Bogor bisa menghilangkan juru parkir liar yang selama ini ada.

​"Masalahnya, upaya merekrut jukir liar menjadi tenaga resmi sering ditolak karena penghasilan mereka jauh lebih besar dari gaji resmi," ujarnya.

Rifki berharap, pendapatan parkir di Alfamart dan Indomaret bisa maksimal.

“Iyaa tidak maksimal tetapi memang kesepakatan nya dari awal seperti itu dengan pemerintah. Lagi kita cba menyamakan persepsi dulu. Apakah bisa kita naikan seperti di kota Bandung per gerai 100rb atau besaran nya ditentukan dari lokasi. Masih kita bahas dengan Bapenda,” tandasnya.