Isu Penghapusan PPPK Paruh Waktu Mencuat, Wamendagri Bima Arya: Harus Dihitung Secara Detail

Ringkasan Berita:

• Wamendagri Bima Arya meminta rencana penghapusan PPPK paruh waktu dikaji dengan matang.
• Ia menegaskan layanan publik tidak boleh terganggu jika kebijakan itu diterapkan.
• Di Kota Bogor, ribuan PPPK paruh waktu sudah dilantik, termasuk 200 guru.

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Ramai isu soal status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) paruh waktu akan dihapus pada tahun 2026 oleh MenPAN-RB.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meminta untuk kebijakan itu dihitung secara detail.

“Kita berharap, agar kebijakan ini hadus dihitung secara detail dan memerhitungkan semua aspek,” kata Bima Arya usai hadir di Cap Go Meh Kota Bogor, Minggu (1/3/2026).

Ia akan langsung berkoordinasi dengan KemenPAN-RB terkait isu ini.

“Pada intinya kami berkoordinasi demgan Kemenpan RB untuk sealu menyesuaikan dengan data yang ada. Data dari Pemda, kemampuan Pemda, dan skenario tahapannya, dan sosialisasinya,” ujarnya.

Jika pun benar status PPPK Paruh Waktu dihapus pada tahun 2026, Bima Arya berharap, tidak menganggu layanan publik.

“Yang penting juga seluruh rangkaian tidak menggangu layanan publik,” tegasnya.

Sementara itu, di Kota Bogor, Pemkot sendiri baru saja melantik PPPK Paruh Waktu.

3.868 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau P3K paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi dilantik di Lapangan Sempur, Senin (1/12/2025) lalu.

200 orang diantaranya merupakan guru yang sudah mengabdi di sekolahnya masing-masing.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, pelantikan ini merupakan langkah kinerja yang sudah ditetapkan oleh Pemkot Bogor.

“Ini merupakan bagian dari bagaimana pemerintah kota bogor dapat melakukan langkah langkah kinerja yang sudah ditetapkan. Tanpa P3K paruh wakturasanya agak sulit juga kalau hanya mengandalkn PNS atau P3K penuh waktu,” kata Dedie Rachim kepada TribunnewsBogor.com di Lapangan Sempur.

Dedie Rachim melanjutkan, P3K paruh waktu ini juga  bagian dari dukungan pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan.

Untuk guru-guru yang dilantik, sambung Dedie Rachim, hal ini sebagai upaya untuk mengurangi defisit guru.

“Tadikan paling banyak untuk tenaga teknis untuk operator dan operasional. Tetapi dari semua yang fokus cukup banyak ada 200 orang guru. Jadi ini salah satu langkah kita unruk mengantisipasi kelangkaan atau defisit guru di kemudian hari,” ujarnya.