DPRD Minta Semua yang Terlibat Kasus Gadai SK Satpol Kota Bogor Dipanggil, Jujur Soal Aliran Uang

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- DPRD Kota Bogor meminta agar kasus dugaan penipuan dan penggelapan mantan Kasubag Keuangan Satpol PP Kota Bogor, dibuka secara transparan. Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Zenal Abidin meminta pengungkapan pihak mana saja yang terlibat.

Idja Djajuli dilaporkan sejumlah anggota Satpol PP atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Ia meminjam surat keputusan (SK) anggota Satpol PP untuk digadai di bank, koperasi, hingga pinjaman online (pinjol).

Namun Idja justru hilang, ia tak lagi membayar cicilan hingga membuat anggota pemilik SK terbebani.

Zenal Abidin menilai kasus ini berpotensi berkembang liar dan menggerus kepercayaan masyarakat apabila tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum mendapatkan kejelasan utuh terkait kronologi kasus tersebut. Ia menyebut dugaan gadai SK bisa saja terjadi baik secara sadar maupun tidak sadar oleh oknum pegawai.

“Secara sadar atau tidak sadar dilakukan gadai SK. Namun kita belum tahu jelas kronologi pastinya. Ini masih asumsi dan belum ada duduk bersama antara pihak peminjam dan yang dipinjamkan SK-nya,” ujarnya.

Ia pun meminta agar seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk perbankan, segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi secara terbuka.

“Pejabat bank harus dipanggil untuk memperjelas siapa saja yang berkaitan. Semua anggota yang memberikan SK untuk digadaikan harus hadir dan memberikan pernyataan jujur. Harus duduk bersama agar terang benderang,” tegasnya.

Selain itu, DPRD juga mendesak Inspektorat Kota Bogor untuk turun langsung melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna menghindari spekulasi yang berkembang di masyarakat.

“Inspektorat harus turun detail. Jangan sampai pemerintah kota menjadi sasaran masyarakat seolah tidak mampu melakukan pengawasan,” tambahnya.

Tak hanya itu, DPRD juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor untuk segera mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti isu ini. Hal tersebut dinilai penting agar polemik tidak semakin melebar tanpa arah yang jelas.

“Sekda harus segera menindaklanjuti isu krisis ini. Jangan sampai berkembang liar dan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” tegasnya.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut integritas aparatur serta tata kelola pemerintahan daerah. Jika tidak ditangani dengan cepat dan transparan, bukan tidak mungkin dampaknya akan meluas hingga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan di Kota Bogor.