Breaking News

Tolak Pembangunan Dapur MBG, Presma IPB University Sebut Mencederai Orientasi Pendidikan

Mahasiswa IPB University menolak rencana pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) di kampusnya.

Tayang:
Penulis: Muamarrudin Irfani | Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani
Presma BEM KM IPB University tolak rencana pembangunan dapur MBG di kampus, Selasa (14/4/2026). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, DRAMAGA - Mahasiswa IPB University menolak rencana pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) di kampusnya.

Penolakan itu ditegaskan oleh Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi.

Ia menilai pengelolaan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di ranah instansi pendidikan merupakan perwujudan dari mencederai dan melemahkan orientasi pendidikan. 

Program makanan bergizi gratis dalam skala wilayah masih banyak yang perlu dievaluasi, mulai dari standar operasional dan standar gizi makanan yang masih banyak ketimpangan dan ketidaksesuaian.

Muhammad Abdan Rofi menyebut bahwa pelaksanaan lapangan sesuai prosedural yang harus diperkuat. 

"Program makanan bergizi gratis terlalu memaksakan untuk menggunakan satu model yang mengasumsikan semua wilayah mempunyai kondisi yang setara dan sama, padahal realitanya tidak demikian," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, alih-alih mengevaluasi model secara total, Badan Gizi Nasional (BGN) justru malah memperluas secara masif di tatanan kelembagaan pendidikan. 

Dengan dalih kampus dapat menjadi labolatorium riset pengembangan dan cerminan untuk sppg lain, kata dia, justru akan memiliki banyak risiko. 

"Bagaimana ketersediaan resource kampus? Bagaimana kondisi fasilitas sarana-prasarana pokok instansi? Bagaimana ekosistem dan kualitas kurikulum Lembaga Pendidikan? Apakah pada akhirnya para dosen dan mahasiswa harus terambil alih fokusnya untuk menjadi tenaga kerja MBG?," katanya.

Dengan kondisi tersebut, ia mengatakan akan mengadakan seruan audiensi langsung dengan rektoran untuk melakukan transparansi terkait isu ini.

"Minimnya partisipasi mahasiswa dalam menentukan kebijakan ini menjadi pelemahan demokrasi dan secara telanjang terlihat kampus hanya digunakan sebagai proyek tumbal, yang mana seharusnya menjadi wadah moral dan intelektual," katanya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved