Pemerintah Perpanjang WFH 2 Bulan, Imbas Konsumsi Pertalite Turun Hampir 9 Persen

Pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama dua bulan ke depan.

Tayang:
Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Reynaldi Andrian Pamungkas
Ilustrasi Pertalite. Stok Pertalita di SPBU Pertamina 34.168.02 yang berlokasi di Jalan Raya Cileungsi Jonggol, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, langka sejak dua hari lalu. Foto diambil Jumat (5/8/2022). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama dua bulan ke depan.

Keputusan itu diambil setelah kebijakan tersebut dinilai efektif menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama Pertalite

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan hasil evaluasi pemerintah menunjukkan penggunaan Pertalite pada April 2026 turun mendekati 9 persen sejak kebijakan WFH diterapkan.

“Kita evaluasi terkait WFH dalam dua bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen. Jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” ujar Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Airlangga mengatakan perpanjangan WFH menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga efisiensi konsumsi energi.

Kebijakan ini juga masuk dalam upaya pemerintah mendukung stimulus ekonomi pada kuartal II 2026.

Airlangga menjelaskan pelaksanaan lanjutan WFH akan diatur melalui surat edaran baru dari kementerian dan lembaga terkait.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) akan menerbitkan surat edaran untuk aparatur sipil negara (ASN).

Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengatur kebijakan serupa bagi perusahaan pelat merah.

Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengeluarkan surat edaran berupa imbauan kepada sektor swasta untuk menerapkan pola kerja fleksibel. 

Sebelumnya, Airlangga menyebut kebijakan WFH menjadi salah satu bauran kebijakan pemerintah yang dievaluasi dalam Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri di Jakarta.

Rapat tersebut tidak hanya membahas WFH

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi lain untuk menopang daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026.

Stimulus tersebut mencakup diskon tiket pesawat, insentif pajak bagi penulis, hingga program magang nasional.

Sumber: Kompas.com

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved