Kota Bogor Terancam Krisis Air Bersih Tahun 2017

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR - Kota Bogor, Jawa Barat, menyongsong krisis air bersih. Kota hujan itu diperkirakan akan mengalami krisis air bersih pada 2017.

Demikian prediksi Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor, Untung Kurniadi.

Penduduk Kota Bogor, katanya, tumbuh 2,74 persen per tahun.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak mampu diikuti kemampuan PDAM Tirta Pakuan memproduksi air bersih.

"Dengan kapasitas sekarang yang hanya mampu mencapai 2.050 liter per detik, saya kira tidak akan cukup," ujar Untung Kurniadi seperti dikutip TribunnewsBogor.com dari Kompas.com, Rabu (5/8/2015).

PDAM Tirta Pakuan tidak bisa lagi menambah kapasitas produksi air bersih, "Sehingga diprediksi tahun 2017 Kota Bogor akan mengalami krisis air bersih," tegas Untung Kurniadi.

Untung menambahkan, untuk mengatasi kondisi ini, PDAM Kota Bogor telah membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Katulampa.

Proyek SPAM Katulampa akan rampung pada tahun 2017.

SPAM Katulampa ini nantinya bakal memproduksi air mencapai 600 liter per detik, sehingga mampu mendistribusikan air bersih untuk wilayah Bogor bagian timur dan utara.

"Setelah proyek ini selesai, untuk zonanisasi distribusi air di Kota Bogor akan kita bedakan. Jadi, untuk sebelah timur Jalan Raya Padjajaran akan disuplai dari SPAM Katulampa, sedangkan sebelah barat tetap akan disuplai dari reservoar Pajajaran," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, proyek pembangunan SPAM Katulampa yang menelan biaya mencapai Rp 24 miliar dari anggaran negara tersebut saat ini sudah memasuki tahap lanjutan dari tahap pertama yang sudah selesai.

Untuk tahap pertama, kata Untung, yang sudah selesai dikerjakan adalah pembangunan intake, prasidementasi dan bangunan pendukung lainnya.

Sedangkan untuk tahap lanjutan ini, pihaknya fokus pada penyelesaian pemasangan pipa air baku dari presidementasi dan water treatment plant (WTP).

"Anggaran yang dibutuhkan untuk tahap lanjutan ini sebesar Rp 4 miliar. Memang kendala yang ada adalah faktor pembiayaan, karena dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara harus menunggu adanya penyertaan modal berupa dana pendamping dari pemerintah daerah," katanya.(Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi Bempah)