Utang Luar Negeri Kian Membengkak, Jokowi Bongkar Kelakuan Pemerintah Sebelumnya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Sosok Presiden Joko Widodo kerap mendapatkan kritikan terkait isu utang pemerintah Indonesia.

Pasalnya, di akhir 2017 lalu utang pemerintah mencapai Rp 4 ribu triliun.

Penambahan utang pemerintah dianggap tidak sejalan dengan laju ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi justru masih stagnan di angka 5 %.

"Utangnya naik terus tapi angka pertumbuhan stagnan di 5 %. INDEF menyebutkan khawatir bagaimana kemudian bisa menjamin kestabilan perekonomian, kalo ekonominya hanya satu digit sementara pertumbuhan utangnya sampai dua digit," tutur Najwa selaku Host Mata Najwa.

Baca: Tak Perlu Khawatir Kehabisan Tiket Mudik Gratis, Warga Bogor Juga Bisa Ikuti Program Kemenhub

Dalam tayangan Mata Najwa pada Rabu malam (25/4/2018), ditampilkan laporan Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) yang menuliskan utang pemerintah terus meningkat secara agresif sejak tahun 2015.

Laporan itu menyebutkan, peningkatan utang diklaim karena adanya kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja pemerintahan Jokowi.

Utang pemerintah melonjak dari Rp 3.165,13 triliun (2015) menjadi Rp 3.466,96 triliun (2017).

Kenaikan utang itu terus berlanjut hingga APBN 2018 - Februari hingga menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan APBN 2018 mencapai sekitar Rp 4.772 triliun.

Data ini dilaporkan oleh Peneliti INDEF, Riza Annisa Pujarama.

Riza  juga mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan.

Bahkan Riza mengatakan, hingga saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun, jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta.

Baca: Tak Perlu Khawatir Kehabisan Tiket Mudik Gratis, Warga Bogor Juga Bisa Ikuti Program Kemenhub

Dilansir dari Kompas.com, Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyatakan, pemerintah terlalu mengobral utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung dikuasai pihak asing dengan mata uang asing.