Jokowi Rebut 51% Saham Freeport untuk RI, Mahfud MD Sebut SBY Pernah Lakukan Upaya Serupa Tapi Gagal

Jokowi Rebut 51% Saham Freeport untuk RI, Mahfud MD Sebut SBY Pernah Lakukan Upaya Serupa Tapi Gagal

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi Mahfud MD menjelaskan soal babak baru Freeport.

Seperti yang diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini berhasil memaksa divestasi dan mengambil 51 persen saham Freeport.

Namun, rupanya banyak yang belum tahu permasalah yang sebenarnya selama ini.

Kemudian, Mahfud MD pun menjelaskan soal permasalah yang ada di Freeport selama ini.

Menurutnya, banyak yang belum mengetahui duduk persoalannya, dan baru tahu saat ribut-ributnya saha.

Ia pun menjelaskan agar debat bisa terjadi secara proporsional.

"(Freeport-1) Heboh-meriah ttg Freeport memasuki babak baru. Sejak 21/12/18 Indonesia behasil memaksa divestasi, mengambil 51% saham Freeport.

Apa dan bagaimana problem Freeport selama ini, bnyk yg tdk tahu; tahunya hanya ribut-ributnya.

Yuk, pahami, agar debat2 kita proporsional," tulisnya Sabtu (22/12/2018).

Mahfud MD kemudian menjelaskan mulai dari saat Pemerintahan Orde Baru mengalami keterpurukan ekonomi yang parah.

Saat itu, lanjutnya, pemerintah perlu investasi besar sementara tata hukumnya belum tertib dan hukum pengelolaan SDA belum ada.

• Mahfud MD Kenang Kebohongan yang Dilakukan Ibunya Saat Usia 9 Tahun, Itu Karena Sangat Sayang Padaku

• Indonesia Resmi Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Akhirnya, pada Tahun 1967, pemerintah mengizinkan Freeport menambang emas dengan sistem kontrak karya (KK), dimana hal itulah yang menjadi sumber permasalahan.

Sebab, dengan sistem KK tersebut, kata Mahfud MD, artinya Freeport yang merupakan bisnis swasta disejajarkan dengan pemerintah.

Dengan sistem KK tersebut, operasi Freeport dilakukan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah dengan Freeport yang berlaku pada 1971-1988.