Pilpres 2019
Ngotot Tolak Bayar Pajak dan Tuding Pemilu Curang, Arief Poyuono : Lebih Baik Bayar Zakat ke Tuhan
Hal itu diakui Arief Poyuono sebagai bentuk bahwa dirinya menolak pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pemilu 2019.
Penulis: khairunnisa | Editor: Ardhi Sanjaya
lihat foto
Ngotot Tolak Bayar Pajak dan Tuding Pemilu Curang, Arief Poyuono : Lebih Baik Bayar Zakat ke Tuhan
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Seruan untuk menolak pembayaran pajak terus digalakkan oleh Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono.
Pernyataan Arief Poyuono mengenai penolakan untuk membayar pajak itu nyatanya sempat dikomentari oleh beberapa tokoh, seperti Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.
Beberapa waktu lalu, Arief Poyuono mengatakan dirinya akan menolak untuk bayar pajak.
Hal itu sebagai bentuk protes atas pemerintahan yang menurutnya terbentuk dari hasil Pilpres 2019 yang curang.
“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief Poyuono.
Menjelaskan perihal maksudnya, Arief Poyuono pun mengatakan bahwa ucapannya itu akan berlaku pada seusai tanggal 20 Oktober 2019 nanti.
Hal itu diakui Arief Poyuono sebagai bentuk bahwa dirinya menolak pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pemilu 2019.
"Pemboikotan bayar pajak itu dimulai nanti 20 Oktober 2019. Ketika terbentuk sebuah pemerintahan baru dari hasil Pemilu yang curang. Kenapa kita tidak perlu bayar pajak ? Karena kita kan tidak mengakui hasil Pilpres," pungkas Arief Poyuono dilansir dari tayangan CNN Indonesia edisi Jumat (17/5/2019).
Melanjutkan pernyataannya, Arief Poyuono pun menjabarkan perihal beberapa bentuk pemerintahan yang ada di dunia.
• Arief Poyouno Ngaku Usul Tak Masuk Parlemen Didukung Partai Koalisi : Gak Tau PKS sama PAN yah
Termasuk dengan bentuk negara Republik yang diakui Arief Poyuono adalah berasal dari suara rakyat yang artinya juga suara Tuhan.
"Ada kan kalau di pelajaran sosial syaratnya sebuah negara itu sebuah pemerintahan. Ada negara yang sistemnya monarki, kerajaan itu kan dipercayai bahwa itu kan dipilih sama Tuhan. Yang kedua itu kan sistem Republik. Bentuk pemerintahan yang dibentuk dari hasil Pemilu, artinya dari suara masyarakat, suara Tuhan," ungkap Arief Poyuono.
Mengacu pada pernyataannya itu, Arief Poyuono pun mengungkap bahwa mayoritas rakyat Indonesia sebenarnya menolak hasil Pemilu 2019.
Artinya menurut Arief Poyuono, pemerintahan yang akan berlangsung nanti selama lima tahun tidak akan sah.
"Nah sekarang ini, bagaimana ketika masyarakat yang hampir mayoritas menolak hasil Pemilu. Artinya pemerintahan itu kan tidak sah. Sekalipun dipaksakan tapi kan kita bisa melakukan perlawanan tadi," imbuh Arief Poyuono.
