Kasus Suap Izin Meikarta - Ridwan Kamil Jelaskan Perizinan dan Singgung Proses Penghentian Proyek

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara soal kasus suap izin Meikarta.

Ridwan Kamil menjelaskan soal runut dan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat akun Instagram dan Twitter yang sudah terverifikasi atau bercentan biru.

Pada penjelasan kasus suap izin Meikarta di akun Instagramnya, Ridwan Kamil mengunggah gambar hasil coretan tangan.

Gambar tersebut berisi soal alur dari rencana pembangunan Meikarta.

Menurut Ridwan Kamil, perijinan mulai dari Tata Ruang, Amdal, hingga IMB Meikarta menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memberi rekomendasi tata ruang seperti yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

MEIKARTA. Perijinan (Tata ruang, Amdal, IMB dll) Meikarta adalah wewenang Pemkab Bekasi.

Wewenang Pemprov adalah memberi rekomendasi tata ruang yang diajukan Pemkab Bekasi.

Rekomendasi hanya untuk pertimbangan terkait peruntukan tanah.

Dari 500 Ha yang direncanakan dan 143 Ha yang diajukan Pemkab, Pemprov Jabar di zaman gubernur terdahulu, sudah mengeluarkan rekomendasi untuk seluas 85 Ha. _____

Dari kajian, sementara ini tidak ada masalah administrasi dalam pengajuan 85 Ha. _____

Jika ada masalah suap menyuap pada ijin-ijin lanjutannya (IMB/AMDAL), maka itu adalah aspek pidana, sehingga Pemprov mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil. ______

Sementara itu sebagai Gubernur baru, saya akan secepatnya melakukan review dan kajian secara menyeluruh dan adil terkait menyikapi proyek ini di masa mendatang.

Hatur Nuhun," tulis akun Instagram Ridwan Kamil.

• Sandiaga Uno Sebut Udang di Balik Batu Dana Kelurahan, Ruhut Sitompul : Agar Citranya Tidak Jeblok

• Seleksi Administrasi CPNS 2018 Diumumkan, Yuk Latihan Soal Sistem CAT di Web BKN dan 5 Aplikasi Ini

Sementara di akun Twitternya, akun Ridwan Kamil juga memposting penjelasan serupa.