Satu Tahun Jokowi dan JK
Fadli Zon: Jokowi-JK Banyak Ingkar Janji, Rakyat Kecewa
Menurut Fadli Zon, dalam satu tahun ini, malah sudah banyak janji yang dilanggar.
TRIBUNNEWSBOGOR.com, JAKARTA - Satu tahun berkuasa, kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai mengecewakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Fadli mengatakan banyak janji Jokowi-JK yang belum atau tidak terwujud.
"Jokowi berjanji membangun 100 technopark, 50 ribu puskesmas, 100 pusat industri perikanan, 1.000 kampung nelayan, 1.000 desa daulat benih. Sudah satu tahun berjalan, belum tampak tanda-tandanya," kata Fadli Zon.
Menurut Fadli Zon, dalam satu tahun ini, malah sudah banyak janji yang dilanggar.
Berikut janji-janji Jokowi yang dilanggar berdasarkan pernyataan Fadli Zon:
1. Jokowi berjanji tidak akan ada transaksi politik dalam pembagian kabinet: Fakta: justru sebaliknya.
2. Jokowi berjanji jaksa agung akan ditempati orang bukan dari parpol. Fakta: Jokowi menunjuk HM Prasetyo yang notabene kader Partai Nasdem.
3. Jokowi berjanji membangun sistem birokrasi online dalam dua minggu setelah dilantik. Fakta: nihil.
4. Jokowi berjanji tidak akan mencabut subsidi BBM. Fakta: subsidi BBM malah dikurangi, bahkan dicabut.
5. Jokowi berjanji akan hanya ada di kantor satu hingga dua jam. Fakta: sebaliknya.
6. Jokowi berjanji membuka 15 juta lapangan kerja baru. Fakta: banyak rakyat di-PHK, malah impor ribuan buruh asing.
"Sehingga, satu tahun ini justru lebih dipenuhi oleh daftar janji yang dilanggar daripada yang telah ditunaikan atau setidaknya sudah dimulai untuk direalisasikan," ujar Fadli Zon lagi.
Fadli melihat, pemerintah satu tahun ini masih sibuk bagi-bagi kekuasaan.
Baru bisa membahagiakan tim suksesnya, melalui pembagian jabatan sebagai komisaris dan direksi BUMN misalnya, ketimbang mensejahterakan rakyat.
"Jika ditanya apa penyebabnya, satu tahun ini hambatan pemerintah lebih dikarenakan faktor internal pemerintah. Tak ada leadership dan gagal membangun tim yang berkualitas dalam kabinet. Jadi lambatnya pemerintah karena hambatan internal," kata Fadli Zon.