Agung Usul Munas, JK Sebut tak Ada Munaslub

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, mengatakan Munas Partai Golkar merupakan jalan satu-satunya dari muara putusan Mahkamah Agung (MA) tentang perkara Partai Golkar.

Menurut Agung, hal tersebut akan menjadi penting untuk partai Golkar sebagai penegas kepengurusan.

"Mau tahun ini atau awal tahun depan, Munas itu akan menjadi muara putusan MA tentang Partai Golkar," ujar Agung usai acara Silaturahmi Nasional di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (1/11/2015).

Agung juga mengungkapkan, beberapa kali dirinya bertemu Aburizal Bakrie dan terus melakukan komunikasi untuk mengupayakan yang terbaik bagi keberlangsungan Partai Golkar.

"Kami ingin menyuguhkan semangat persatuan itu, tidak hanya sebagai artificial tapi juga betul-betul kokoh," tambah Agung.

Agung menyampaikan saat ini di Golkar tidak lagi ada istilah kubu-kubuan.

Setelah acara Silaturahmi Nasional tersebut kedua pemimpin partai akan menjalankan tugas sebagaimana seharusnya yang sudah ditentukan Mahkamah Partai Golkar.

Wakil Presiden RI sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), mengatakan saat ini pemerintah memandang hanya ada satu Partai Golkar.

Soal siapa sebenarnya yang saat ini memimpin Partai Golkar, hal itu akan ditentukan kemudian.

Namun Jusuf Kalla memastikan tidak akan digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), untuk menentukan siapa yang berhak menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Proses penentuan kepengurusan yang baru akan dilakukan sesuai hukum dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku.

"Kalau Munaslub tidak ada tapi yang penting mengikuti proses hukum.‬ Pemerintah saya kira sekarang memandang satu Golkar," kata Jusuf Kalla usai menghadiri "Syukuran dan Silaturahmi Nasional Partai Golkar" di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (1/11/2015).

Konflik internal Partai Golkar diakhiri setelah MA memutuskan untuk tidak mengakui kedua kubu.

MA mengembalikan kepengurusan ke hasil Munas Riau pada 2009 lalu di mana Aburizal atau Ical ditetapkan sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.

Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla juga menyinggung soal keputusan MA.
Semua pihak, kata dia, harus taat terhadap kesepakatan dan aturan hukum yang berlaku, termasuk kepada putusan MA soal dualisme kepengurusan Partai Golkar.