Soal Larangan Sendal di Istana Bogor, Bima Arya Akan Bicara dengan Sekneg dan Paspampres

Akan membicarakan hal tersebut dengan pihak Sekretaris Negara (Sekneg), dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)

Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Ardhi Sanjaya
TribunnewsBogor.com/Vivi Febrianti
Wali Kota Bogor sayangkan masih ada larangan tidak boleh pakai sendal di Istana Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Vivi Febrianti

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyayangkan adanya beberapa warga, baik dari dalam maupun luar Bogor yang dilarang masuk Istana Bogor karena mengenakan sandal.

Ia mengatakan, akan membicarakan hal tersebut dengan pihak Sekretaris Negara (Sekneg), dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

"Saya kira ya harusnya kalau Istana itu untuk rakyat, tentunya ada hal-hal yang bisa juga dipahami, karena ini kan setahun sekali, mungkin saja ada warga yang tidak punya sepatu, kan bisa saja," ujarnya saat ditemui TribunnewsBogor.com, di Balaikota Bogor, Rabu (25/5/2016).

Bima Arya menyebutkan, mungkin bisa ada toleransi bagi warga yang memang memiliki keterbatasan, atau kurang mampu dalam hal ekonomi.

"Sejauh tidak membawa senjata tajam, sejauh tertib, saya kira seharusnya tidak ada masalah. Ya apalagi yang berasal dari jauh, kasihan kalau saat sampai di sini malah harus pulang lagi," katanya.

Atau mungkin saja, menurutnya, disediakan penyewaan sepatu yang diperbolehkan masuk ke dalam Istana Bogor, agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi warga.

"Saya pernah waktu itu tidak boleh masuk ke tempat makan karena pakai sandal, tetapi disiapkan sepatu, karena sudah antisipasi, harusnya ada hal seperti itu, dan saya yakin semuanya bisa dibicarakan," tandasnya.

Tak hanya mengenai tata tertib, Bima Arya juga akan membicarakan hal yang terkait dengan kemungkinan untuk pengaturan waktu.

"Sehingga warga bisa mengakses ruangan-ruangan yang bersejarah, dan yang kedua tekait tata tertib, jadi mudah-mudahan ada hal yang bisa disesuaikan antara aktifitas Presiden, karena ini kan hanya satu tahun sekali," jelasnya.

Untuk itu, ia akan secepatnya membicarakan dua hal tersebut ke pihak Sekneg dan Pasmpamres.

"Mudah-mudahan bisa, karena yang dikhawatirkan adalah keamanan kan, tetapi kalau Presiden sedang tidak ada, atau disesuaikan kemungkinan bisa," pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved