Bupati Bogor Minta Tukang Cukur di Puncak Segera Ditangkap, Alasannya Mengejutkan

Laporan Wartwan TribunnewsBogor.com, Damanhuri

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CISARUA - Bupati Bogor, Nurhayanti geram setelah mendengar kabar soal imigran gelap yang membuka usaha di Kawasan Wisata Puncak, Kabupaten Bogor.

Pasalnya, para pencari suaka tersebut membuka usaha salon cukur rambut di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kini, tempat usaha pangkas rambut itu tengah menjamur di sisi jalan menuju ke Puncak.

Nurhyanti mengatakan, imigran yang saat ini berada dikawasan puncak Bogor itu merupakan imigran madiri yang berasal dari daerah konflik.

"Imigran ini memang masih menjadi urusan pusat dan belum disertahkan kedaerah. Tapi dampaknya terhadap Kabupaten bogor," kata Bupati di Cibinong.

Menurutnya, para imigran ini tidak boleh membuka usaha maupun bekerja di Kabupaten Bogor.

"Dia (Imigran,red) tidak boleh melakukan aktivitas usaha dan bekerja disini. Tapi kenyataannya ada yang buka salon potong rambut," cetus mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

Dirinya juga meminta pihak Imigrasi Bogor untuk menertibkan para imigran gelap termasuk yang membuka usaha cukur rambut yang berada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

"Imigrasi harus melakukan operasi senyap, agar saat penggerebekan tidak bocor. Kami juga sudah membentuk tim pengawasan orang asing (Timpora) dikawasan Puncak," kata dia setelah rapat bersama Forum Komunikasi Daerah di Pendopo Bupati pada kamis (4/8/2016).

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Herman Lukman mengatakan, saat ini ada sekitar 1.449 imigran yang terdata di kantor Imigrasi Bogor.

Herman menambahkan, di wilayah Kecamatan Cisarua ada lima titik tempat usaha salon potong rambut yang sudah menjadi incarannya.

“Setiap salon sekitar ada tiga imigran yang bekerja disana. Kemarin malam kami operasi, tapi bocor. Makanya tadi dapat perintah dari bupati supaya imigrasi jalan sendiri tanpa melibatkan instansi lain,” tuturnya.

Sejauh ini, sambung Herman, sudah lima orang imigran ditangkap dan diserahkan ke Rudenim.

“Kami tidak tahun berapa lama mereka di tahan disana," tandasnya

One Way

Sistem Saru Arah yang yang diberlakukan di Kawasan Wisata Puncak, Kabupaten Bogor, dipersoalkan.

Kini, jajaran Polres Bogor berniat untuk mengavaluasi strategi tersebut.

Wakapolres Bogor, Kompol Dian Setiawan mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi ulang terkait masalah oneway yang dikeluhkan masyarakat dikawasan puncak itu.

"Masalah oneway dipuncak akan dilakukan evaluasi kembali bersama dengan instansi terkait," ujarnya kepada TribunnewsBogor.com di Pendopo Bupati Bogor pada Kamis (4/8/2016).

Menurutnya, sistem satu arah yang diberlakukan oleh Polres Bogor itu bersifat situasional tergantung kepadatan arus lalulintas.

Terlebih, sambungnya, volume kendaraan yang melintas dikawasan puncak semakin bertambah.

Namun, kondisi lebar jalan masih tetap sama sehingga jika sistem satu arah tidak diberlakukan akan berdampak pada penguncian arus kendaraan dan berakibat macet total.

"Sistem one way untuk saat ini cara paling efektif untuk mengurai kemacetan di puncak," kata dia

Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, dirinya melihat sistem oneway itu diterapkan berdasarkan hasil kajian aparat kepolisian Polres Bogor yang selama ini menjadi solusi mengurai kemacetan.

Kendati demikian, sambung Nurhayanti, saat ini muncul keluhan dari para pengusaha dan warga terhadap sistem satu arah itu.

"Mereka berharap kalau waktunya makan siang dan sholat mabrib jangan diberlakukan oneway," kata dia usai melakukan rapat bersama Forum Konunikasi Daerah di Pendopo Bupati pada Kamis (4/8/2016)

Menurutnya, pihaknya akan segera menindaklajuti permasalahan tersbut dan akan melakukan pertenuan dengan warga di kawasan puncak Bogor.

"Ini akan ditindak lanjuti, besok pemkab akan melakukan pertemuan dengan warga disana," tandasnya.(*)