Bahas TPAS Galuga, Pemkot Bogor dan Pemkab Bogor Bakal Adakan Pertemuan

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk menangani pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga.

Polemik tersebut masih terus ditangani secara intensif oleh kedua belah pihak.

Rencananya, Kamis (10/11/20160, Pemkot Bogor akan melakukan pembahasan rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemkab Bogor mengenai kontribusi dampak negatif bagi warga di Galuga dan perpanjangan penggunaan TPST Galuga selama 5 tahun.

"Kita sudah ada pertemuan dengan DKP Kabupaten Bogor membahas Perjanjian Kerjasama (PKS) mengenai kontribusi dampak negatif bagi warga di Galuga," Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor, Iwan Permana, Selasa (8/11/2016).

Iwan menambahkan bahwa masih ada hal-hal yang disempurnakan terkait kontribusi ini dan akan ditindaklanjuti di DKP kabupaten Bogor pada hari Kamis.

Nantinya Pemkot Bogor tidak ikut campur terkait proses pendistribusian kompensasi, namun Pemkot Bogor akan memberikan kompensasi ini 100 persen untuk warga Galuga.

"Pokoknya nanti Pemkab Bogor yang akan mengurus mekanisme penyaluran kompensasi, apakah lewat camatnya atau lewat perwakilan warganya langsung. Kita tidak bisa ikut campur," Jelasnya.

Iwan menjelaskan, jika PKS mengenai kontribusi dampak negatif bagi warga di Galuga telah resmi ditandatangani antara Pemkot Bogor dan Pemkab Bogor, maka kerjasama itu akan dituangkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukumnya.

"PKS ini akan dilakukan selama 5 tahun, meskipun katanya TPAS Nambo rencananya akan rampung di tahun 1017," turunya.

Total anggaran yang dianggarkan untuk kontribusi dampak negatif bagi warga di Galuga selama 5 tahun ini sebesar Rp 4 miliar lebih.

"Besaran kontribusi ini tiap tahunnya akan ada kenaikan sekitar 10 persen, Untuk tahun 2016 ini sebanyak Rp 690 juta, Anggaran ini berasal dari APBD murni dan APBD-Perubahan, 10 bulan dari APBD murni dan 2 bulan dari APBD perubahan," katanya.