Tidak Semua Sekolah Mampu Lakukan UN, Pemerintah Diminta Pilah Penerapan Moratorium

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TIMUR - Rencana pemerintah melakukan moratorium alias melakukan penghentian sementara ujian nasioanal (UN) kembali dianggap tak tepat.

Rencana ini digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy.

Ada banyak yang menyetujui, tapi tak sedikit pula perbedaan pendapat datang.

Seperti dari Pemerhati Pendidikan, Bibin Rubini.

Pria yang menjabat sebagai Rektor Universitas Pakuan Bogor sejak tahun 2008 lalu ini menilai, penghapusan UN tak perlu diaplikasikan pada semua sekolah.

Ada sejumlah sekolah yang menurutnya memang mampu menjalani ujian, ada pula yang belum mampu melakukan hal itu.

"UN memang tidak adil jika dilakukan serentak, tapi jangan juga dihapus," kata Bibin saat ditemui TribunnewsBogor.com, Senin (5/12/2016).

Bibin menuturkan bahwa banyak sekolah memang memiliki standarisasi serta prosedur yang membuat mereka mampu melangsungkan UN.

Banyak pula sekolah yang tidak memiliki standarisasi tersebut, sehingga sekolah-sekolah itu belum mampu melakukan ujian.

Hal itu meliputi sarana dan prasaran, SDM serta materi pelajaran yang disampaikan oleh guru belum bisa menempa sistem pada ujian nasional.

"Makanya pemerintah harus konsekuen soal pemeraan pendidikan, karena ini soal pelayanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan," katanya.

-------------------

Ikuti Berita Terkini Bogor !

Like Fanpage: TRIBUNnewsBogor.com

Follow Twitter: @TRIBUNnewsBogor

Instagram: @tribunbogor