Baru Direncanakan Sudah Tuai Penolakan, Organda Kota Bogor Tagih Subsidi Bila Angkot Dikonversi
program rerouting angkot yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor beresiko pada menurunnya pendapatan para sopir.
Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Ardhi Sanjaya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor meminta Wali Kota Bogor dan Dinas Perhubungan (Dishub) memberi jaminan kepada pengusaha angkutan kota (angkot).
Wakil Ketua DPC Organda Kota Bogor, Freddy Djuhardi mengatakan program rerouting angkot yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor beresiko pada menurunnya pendapatan para sopir.
"Berani gak Wali Kota dan Dinas (Dishub) beri jaminan, bikin kesepakatan kalau subsidi tidak turun ini opsinya sepeti itu, karena kan harusnya program rerouting ataupun konversi ini disiapkan dulu rumahnya, siapkan subsidinya, siapkan aturan yang aman dan nyaman untuk sopir dan pengusaha, nah kalau kita ini di dorong untuk subsidi keluar, kalau sopir dan pengusaha sudah erjun tapi subsidi tidak keluar gimana," ujarnya saat ditemui di depan gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (25/5/2017).
Freddy menambahkan hingga kini organda sendiri belum menentukan sikap soal program rerouting dan konversi dari angkot ke bus.
Menurut Freddy badan hukum atau koperasi yang sudah setuju mengikuti program konversi akan menghindar jika dipersilahkan untuk menjadi perintis.
"Kalau semua badan hukum cuma ngomong doangn, kalau disuruh jadi perintis pada sembunyi semua, karena memamg subsidinya juga belum ada, dan program reroting ini organda dan sopir tidak dilibatkan dari awal," ujarnya.
Menurut Freddy mestinya Pemerintah Kota Bogor mengajak organda dan para sopir saat membicarakan rencana rerouting dan konversi.
"Karena kalau semua berdasarkan mekanisme awal dikaji bersama-sama, semua bisa berjalan bai, ini sudah ada kajiannya baru organda diajak, jadi kita tidak dilibatkan dari awal," katanya.
Dalam program rerouting pihaknya meminta kepastian soal subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor.
"Kita minta jaminan bagaiaman kalau subsidi tidak keluar, contoh PDJT subsidi tidak keluar karyawan tidak di gaji," jelasnya
