Breaking News:

Pertemuan SBY dan Prabowo

Prabowo : Presidential Treshold Itu Lelucon Politik yang Menipu Rakyat

Prabowo dengan tegas menolak presidential trehshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

TribunnewsBogor.com/Mohamad Afkar Sarvika
Pertemuan SBY dan Prabowo 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Mohamad Afkar Sarvika

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIKEAS - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menanggapi soal Undang- Undang Pemilu yang disahkan DPR RI pada 20 Juli 2017 lalu.

Prabowo dengan tegas menolak presidential trehshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

"Presidential treshold 20 persen menurut kami lelucon politik yang menipu rakyat. Saya tidak mau terlibat dalam sesuatu yang seperti itu. Alhamdulillah demikian sikap Partai Demokrat, PANn dan PKS itu satu. jadi lahir dari kecemasan itu kami khawatir bahwa demokrasi kita kedepan bisa dirusak karena itu sesuai yang disampaikan Pak SBY, kita wajib mengawal, mengimbau dan mengingatkan rekan-rekan yang berada di kekuasaan bahwa demokrasi itu adalah jalan terbaik," ungkapnya,

Lanjutnya, ia juga bersepakat dengan SBY untuk melakukan check dan balancing atau diawasi dan diimbangi karena menurutnya inti dari suatu demokrasi adalah yang aman dan adil.

"Demokrasi pelaksanaannya adalah pemilu, bagi kami setiap upaya mengutangi kualitas demokrasi atau menggunakan cara-cara yang tak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan," tuturnya.

"Terlihat Partai Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR RI yang kita tidak ikut bertanggungjawab, karena kit atak mau ditertawakan oleh sejarah," imbuhnya.

Sementara, SBY dan Prabowo bersepakat untuk terus mengawal negara ini, mengawal perjalanan bangsa Indonesia dalam kapasitas dan posisi mereka masing-masing.

Hal ini dilakukan agar apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini benar-benar untuk kepentingan negara.

"Bagi kami wajib hukumnnya untuk mengawal perjalanan bangsa ini. Latnas bentuk pengawallannya ? amat sering Partai Demokrat menyampaikan bahwa salah satu bentuk pengawalan adalah apabila yang dilakukan negara tepat da nsesuai dengan kepentingan rakyat kita dukung, Tapi bilanyatanya tidak dan apalagi melukai hati rakyat, akan kita kritisi dan kita tolak," terang SBY.

Ia menutrukan, semua gerakan moral ini diperlukan manakala perasaan dan kepentingan rakyat diciderai.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved