Pendapat Wakil Wali Kota Tak Digubris, Bima Arya Tetap Restui Pembangunan Apartemen di Stasiun Bogor
Dalam pengembangan kawasan tersebut, Waskita bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik lahan.
Penulis: Mohamad Afkar Sarvika | Editor: Ardhi Sanjaya
lihat foto
Investasi yang ditawarkan cukup menggiurkan, yakni Rp 1,6 triliun.
Dalam pengembangan kawasan tersebut, Waskita bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik lahan.
Rencananya, hunian yang dibangun ada sebanyak 1.500 unit di atas lahan seluas 6,5 hektar.
Baca: Pencanangan Penataan Stasiun Bogor dan TOD Sukaresmi Ditargetkan September
Dengan target penyelesaian 2019, TOD kawasan ini akan dimulai pembangunannya pada 5 Oktober mendatang.
Pengembangan TOD ini sendiri dimaksudkan untuk menata kawasan Stasiun Bogor dengan luas total 15 hektar.
Meski demikian, seperti diberitakan sebelumnya, Usmar Hariman sebagai Wakil dari Bima Arya memiliki sikap yang bertolak belakang.
"Saya orang yang tidak setuju kawasan stasiun bogor dijadikan pusat pertumbuhan, kalau lah kawasan stasiun di kembangkan adalah sangat-sangat melanggar tataruang yang ada," ucap Usmar melalui pesan media WhatsApp, Rabu (13/9/2017).
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor tahun 2011-2031 Stasiun Bogor masuk ke dalam wilayah pelayanan (WP) A.
WP A meliputi kegiatan perdagangan, kegiatan perkantoran, kegiatan MICE (meeting, insentif convention, exibhition), pengembangan terminal agribisnis, dan perumahan kepadatan rendah. Juga, meliputi pengendalian perkebangan kegiatan perdagangan dan jasa, revitalisasi kawasan stasiun Bogor dan sekitarnya, serta peremajaan kawasan permukiman.
"Artinya kawasan stasiun harus dipegang kokoh tidak boleh dilanggar, kalau ini dipaksakan maka kawasan stasiun akan menjadi kawasan terparah di kota bogor, tanpa rencana yang ada, kondisi saat ini aja sudah sangat krodit," jelasnya.
Lebih jauh orang nomor dua di Kota Bogor itu menerangkan bahwa sebetulnya hal yang dibutuhkan saat ini adalah penataan kawasan dengan optimalisasi fungsi-fungsi yang telah ada.
"Jadi yang paling ideal itu adalah kawasan Sukaresmi," katanya.
Malah menurut politis Demokrat tersebut, Pemerintah Kota Bogor masih memiliki pengalaman pahit dengan PT KAI.
"KAI ini terlalu diberi ruang tapi ga pernah komit , misal MoU Sukaresmi , Pemkot sudah berkorban banyak eh akhirnya Pemda yang putuskan MoU, ini pelajaran pahit," tandas Usmar.
