Dari Ijazah Hilang Hingga Ungkap Jabatan Terakhirnya Di TNI, Ini Fakta JR Saragih Bacagub Sumut

Menurut Iskandar, legalisasi terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut tidak sesuai dengan amar putusan Bawaslu Sumut.

Menurutnya, Bawaslu Sumut memerintahkan pemohon, yakni JR Saragih, melegalisir ulang fotokopi ijazahnya.

Bukan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

"Kita lihat lah amar putusan Bawaslu. Amar putusan Bawaslu itu kan memerintahkan fotokopi ijazah. Di sini yang leges adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Nah kalian lah yang menyimpulkan sendiri bagaimana," kata Iskandar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Medan, Surat Keterangan Pengganti Ijazah milik JR Saragih diteken oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat Subaedah.

Baca: Foto Berendam Di Bak Mandi Bareng Anak Dikomentari Negatif, Ini Penjelasan Menohok Nana Mirdad

Ancam Pidanakan KPU

JR Saragih mengklaim penggunaan Surat Keterangan Pengganti Ijazah untuk dilegalisasi ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat telah sesuai prosedur.

Sebab, kata JR Saragih, ijazah SMA miliknya hilang beberapa hari jelang jadwal legalisasi ulang tersebut.

Oleh karena itu, JR Saragih mengultimatum KPU Sumut bila nantinya tidak mengakui hasil proses legalisasi ulang tersebut alias tetap menyatakan tidak sah. 

JR Saragih pun mengancam akan memidanakan pihak KPU Sumut. 

Hal ini disampaikan JR Saragih saat menggelar temu pers di Kantor DPD Demokrat Sumut Jalan Abdullah Lubis, Medan, Senin (12/3/2018).)

"Terus terang kalau dia (KPU Sumut) tidak mau mengakui itu, itu lah sebabnya kita bisa lakukan dia pidana. Karena jelas, pengganti ijazah itu resmi diakui undang-undang. Karena yang mengeluarkan ijazah itu juga mereka, yang meleges juga mereka. Kita akan laporan sesuai Pasal 108 kalau tidak salah saya, menghalang-halangi. Itu pidana," kata JR Saragih.

Pangkat Terakhir di TNI

Tak hanya itu, JR Saragih juga merupakan  salah seorang kepala daerah berlatar belakang militer.