Panwaslu Terima 8 Laporan Pelanggaran Selama Pilkada Kota Bogor, 4 Ditindaklanjuti

Meski begitu, dari delapan pelanggaran hanya empat yang mendapatkan Putusan dari Panwaslu.

Panwaslu Terima 8 Laporan Pelanggaran Selama Pilkada Kota Bogor, 4 Ditindaklanjuti
TribunnewsBogor.com/Afdhalul Ikhsan
daftar pelanggaran selama Pilkada Kota Bogor 2018 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Afdhalul Ikhsan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR UTARA - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pilkada Panwaslu Kota Bogor, Sasongko S Putro menyebutkan sedikitnya ada 8 laporan pelanggaran yang diterima Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Bogor.

"Ada delapan pelanggaran sejak bulan Februari," katanya kepada TribunnewsBogor.com, Minggu (1/7/2018).

Sasongko merinci pelanggaran dimulai dari bulan Februari yaitu APK, Maret Dedi Mizwar, APK lagi.

Sementara itu, laporan pelanggaran terbanyak jatuh pada bulan Juni diantaranya Plt Wali Kota Usmar Hariman, Mardinus Haji Tulis (DPRD), Bima Arya Sugiarto, dan Lurah Babakan Heri Eriyadi.

Kue Ulang Tahun ke 52 Berbentuk Miniatur Hasil Kerja, Fahri Hamzah : Drama Ahok Segeralah Dihentikan

"Yang pertama menyangkut APK dari Timses Paslon Kecamatan, terus kasus pak Dedi Mizwar, APK lagi Timses Paslon, Plt Wali Kota Usmar Hariman," rincinya.

"Bulan Juni yang paling banyak, tanggal 26 saja itu udah ada tiga laporan, Mardinus Haji Tulis (DPRD Kota Bogor), Bima Arya, dan terakhir Lurah Babakan, Heri Eriyadi, laporan itu tanggal 26 Juni semua," tambahnya

Meski begitu, dari delapan pelanggaran hanya empat yang mendapatkan Putusan dari Panwaslu.

"Ada empat yang mendapat putusan, yaitu APK, APK, Dedi Mizwar dan Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman," ucapnya.

Sementara empat lainnya masih dalam proses diantaranya, Mardinus Haji Tulis (DPRD Kota Bogor), Bima Arya, Bima Arya dan Lurah Babakan Heri Eriyadi.

Caisar YKS Resmi Nikahi Almaratu Intan Mantan Karyawan Indadari, Ini Foto-foto Ijab Kabulnya

"Keempat itu masih dalam proses. Namanya pemilu itu pertahapan, jadi pelanggaran itu kalau diluar tahapan itu agak susah, masalahnya kita itu dibatasi 7 hari sejak peristiwa itu, contohnya pak waktu itu ada yang melanggar, terus tahapannya apa itu yang rumit kita gak sembarangan manggil manggil orang," ungkapnya.

"kalau diluar itu susah, jadi tidak bisa asal nangkep. Kita lihat syarat formil materiilnya, waktunya itu hanya 3+2 dan kalau memanggil kita itu gak kayak polisi, kalau polisi kan 1 gak datang, 2 gak datang, 3 dijemput kan, kalau kita gak boleh seperti itu," imbuhnya.

Penulis: Afdhalul Ikhsan
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved