Breaking News:

Gatot Nurmantyo Ungkap Fakta Presidential Treshold 20 Persen, Disebut Ada Pasal 'Pembunuh' Partai

Selain itu, ia juga mengkritisi soal Pasal 414 yang ia sebut dengan pasal 'pembunuh' partai.

Instagram/ Kolase
Gatot Nurmantyo 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Polemik soal ambang batas pencalonan presiden atau presidentials Treshold sebanyak 20 persen dikritik Mantan Panglima TNI AD, Gatot Nurmantyo.

Diketahui nama Gatot Nurmantyo kerap dikaitkan dalam bursa pencalonan wakil presiden jelang Pilpres 2019.

Dalam acara diskusi yang diselenggarakan Universitas Indonesia (UI) dan Aliansi Kebangsaan yang dihadiri sejumlah mahasiswa dan aktivis itu digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2018) sore, Gatot Nurmantyo mengritik soal Presidentials Treshold sebesar 20 persen.

Seperti diketahui UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain mengatur tata cara pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.

Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 berbunyi: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

Gatot mengajakan mahasiswa maupun peserta diskusi untuk mengkaji kenapa ketentuan Presidential Threshold 20 persen itu bisa lahr dan bagaimana proses kelahirannya.

Sidak ke Lapas Sukamiskin, Lihat Respon OC Kaligis Saat Najwa Shihab Tanya Printer di Selnya

Dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, Gatot Nurmantyo menyampaikan prihal Presidential Threshold.

"Satu hal ada yg perlu kita cermati baik-baik. bahwa Presidential Threshold yang 20% ini, ini pada tahun 2014 tidak pernah diumumkan oleh KPU bahwa hasil pemilihan legislatif ini akan digunakan sebagai Presidential Threshold tahun 2019. Itu yang pertama, terus mengapa diperjalanan muncul undang-undang nomer 17 tahun 2017 tentang Presidential Threshold yang 20%. Mengapa? karena ada pemenang pileg yang memeproleh 19 persen sehingga dia tinggal tambah partai mana pun juga 1 saja," katanya dalam video.

Ahok Dukung Jokowi 2 Periode, Fifi Lety Masih Rahasiakan Sosok Dibalik Surat Sang Kakak

Selain itu, ia juga mengkritisi soal Pasal 414 yang ia sebut dengan pasal 'pembunuh' partai.

Ia menyebut, pasal 414 yang menyangkut bahwa apabila peserta pemilu sekarang ini perolehannya dibawah 4%, ini dia tidak punya kursi DPR, tidak masuk dan kursinya diberikan kepada partai pemenang.

Halaman
12
Penulis: yudhi Maulana
Editor: Soewidia Henaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved