Presiden Jokowi Sebut Demokrasi Ada Batasnya, Sudjiwo Tedjo Beri Bantahan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait pengadangan yang terjadi pada deklarasi gerakan 2019 Ganti Presiden.

Jokowi mengatakan jika Indonesia merupakan negara demokrasi, namun demokrasi juga memiliki batasan.

Atas pendapat Jokowi itu, pekerja seni Sudjiwo Tedjo dan wakil sekretaris jendral (wasekjen) partai Demokrat, Rachland Nashidik memberikan tanggapan, Minggu (2/9/2018).

Karena, jika demokrasi dirasa melanggar peraturan, maka seharusnya ada tuntutan melalui jalur hukum.

Sehingga tidak ada kesan asal tidak disukai oleh pemerintah maka akan dihalangi.

"Aku gak sependapat ma Mas Jokowi dlm isi berita ini.

Tugas polisi justru menjaga agar jgn ada persekusi.

Kalau dlm acara pihak yg tadinya akan dipersekusi itu ternyata ada provokasi dll, ya tuntut via jalur hukum.

Ini agar jgn sampai nanti asal ada yg gak suka boleh jd penghalang," tulis Sudjiwo.

Hampir sama dengan Sudjiwo, Rachland pun juga tidak sependapat dengan apa yang diungkapkan Jokowi.

Hal ini disampaikan Rachland melalui Twitter @Rachland Nashidik.

Bahkan, Rachland mengatakan bahwa hukum yang melindungi pendapat dari deklarasi 2019 Ganti Presiden adalah makar.

"Hak saya atas kebebasan demokratik tidak dibatasi hak orang lain. Justru, hak saya dijamin oleh hak orang lain.

Fungsi hukum: melindungi hak, misalnya hak kebebasan berpendapat -- bukan pendapat itu sendiri.

Saat ini hukum melindungi pendapat #2019GantiPresiden adalah makar," kicau Rachland.