Pengungsi Palu Harus Setor KTP dan KK Demi Bisa Ambil Minum, Kader Demokrat Geram: Tak Ada Alasan!

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Fakta mengenai pengungsi gempa dan tsunami di Palu dan Donggala yang harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk mendapatkan air minum, mendapat kecaman dari kader Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Dalam unggahannya, Ferdinand yang juga masuk di tim pemenangan capres-cawapres nomor 02 Prabowo-Sandi menunjukkan sebuah surat kabar atau koran harian dari Tribun Trimur (grup Tribunnews.com).

Dalam koran tersebut,bertuliskan headline berita "Mau Minum, Pengungsi Dimintai KTP dan KK".

"Masa kalau mau ambil air mineral saja harus menyetor KTP atau kartu KK," ujar salah satu pengungsi, Hartini (45) di Lapangan Watulemo, Sabtu (6/10/2018) seperti dilansir dari Tribun Timur.

Hartini menyebutkan, untuk meminta air mineral kemasan gelas dia diwajibkan menyetor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) .

Menurut Hartini, seharusnya petugas bisa berlaku adil atau melihat kondisi ini dengan kaca mata kemanusiaan, bukan cara atau sistem birokrasi berbelit-belit.

"Kami harap pemerintahan atau petugas melihat kami sebagai pengungsi bukan sebagai pengemis atau apa, kita butuh masih mau hidup pak," ungkap Hartini memohon-mohon.

Melihat penderitaan dan penuturan salah seorang pengungsi ini, Ferdinand Hutahaean pun meberikan kecaman keras.

Dalam akun Twitternya, Ferdinand Hutahaean, ia menyatakan bahwa dirinya tak mengerti dengan kebijakan dan aturan pemerintah ini.

• Samakan Dahnil Anzar dengan Fahri Hamzah, Gus Nadir: Ayo Bro, Demokrasi Butuh Oposisi yang Cerdas

• Faizal Assegaf Sindir Elit Prabowo-Sandi Soal Ratna Sarumpaet: Harusnya Malu Dengan Sikap Ahok

Ia pun mempertanyakan soal kata tanggap darurat yang kerap digaungkan oleh pihak Jokowi.

Ferdinand juga menegaskan hewan saja butuh air untuk mempertahankan hidup, apalagi manusia.

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat pun secara tegas bahwa tak ada alasan meminta identitas dalam keadaan darurat hanya demi bisa minum air.

"Saya tdk mengerti kenapa harus begini. Bukankah ini tanggap darurat?

Bahkan hewan yang butuh air pun harus kita kasih minum, apalagi manusia..!!

Tak ada alasan meminta identitas untuk situasi dalam darurat..!!" tulis Ferdinand Hutahaean.

• Jokowi Beri Kejutan di Pembukaan Asian Para Games 2018, Bukan Naik Moge Tapi Unjuk Aksi Memanah

Diceritakan Hartini selaku pengungsi, Rumah Hartini di Kampung Petobo yang tertelan lumpur hingga 10 meter tapi dia tetap diwajibkan membawa KK dan KTP untuk syarat mengambil air menjadikannya miris dan kecewa terhadap pemerintah.

"Rumah saya di Petobo dan semua orang tahu di kampung kami terkena tsunami lumpur dan tanah, rumah kami terkubur, masa masih minta KTP," lanjut Hartini menceritakan nasibnya pasca tsunami menerjang perkampungannya.

Hartini dan suami, Bernat (50) bersama empat anak hanya selamatkan pakaian di badan, akibat lumpur yang tiba-tiba keluar dari dalam tanah usai gempa.

Curhatan miris Hartini juga dialami oleh warga pengungsi lainnya.

Dalam unggahan Rabbani Herba, seorang penguungsi menuliskan perihal syarat KTP dan KK ini justru mencekiknya.

"Pulang aja kamorang (kalian). Kami tak punya KTP dan KK utk ambil sembako.

GALI AJA RUMAHKU! (yg sudah ditenggelamkan gempa dan tsunami)."

Selain susahnya mendapat air mineral, para pengungsi juga berharap bantuan berupa beras, popok bayi, obat-obatan, dan pakaian setidaknya diadakan.

Diketahui, selama para pengungsi di Lapangan Watulemo belum juga melihat wali kota, wakil wali kota dan Gubernur Sulteng mengunjungan pengungsi.

Kata salah satu pengungsi, setidaknya kepala daerah dan pemerintahan di Palu dan Sulteng bisa mendengarkan keluhan para pengungsi usai bencana ini.