Anies Baswedan Akui DP 0 Rupiah Bukan untuk Rakyat Miskin, Guntur Romli Ingatkan Perkataan Ahok
Menanggapi DP 0 Rupiah yang diakui Anies Baswedan bukan untuk rakyat miskin, Guntur Romli : Kata Ahok 'Saya tidak mau menipu hanya demi menang'
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Yudhi Maulana Aditama
TRIBUNEWSBOGOR.COM -- Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli mengomentari pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswaedan soal rumah DP 0 rupiah bukan untuk rakyat miskin.
Guntur Romli bahkan mengutip ucapan yang pernah disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ucapan Ahok yang dikutip Guntur Romli itu yakni soal dirinya yang tidak ingin menipu rakyat hanya untuk menang jadi gubernur.
Sindiran itu dituliskan Guntur Romli di akun Twitternya, @GunRomli, Kamis (18/10/2018).
Guntur Romli mengatakan kalau pernyataan Anies Baswedan itu merupakan sebuah pembohongan.
Dilansir dari Tribunnews.com, Anies Baswedan mengakui program Rumah DP 0 Rupiah hanya diperuntukan bagi warga berpenghasilan di atar Upah Minimum Provinsi (UMP), atau sebesar Rp 4 - 7 juta per bulan sesuai syarat.
Sebab, persyaratan gaji minimal tidak bisa dihilangkan dari skema perbankan dari pembiayaan program Rumah DP 0 Rupiah tersebut.
"Karena memang menggunakan skema perbankan. Kalau tidak salah maksimal 30 persen dari penghasilan dipakai untuk nyicil. Jadi kalau orang yang penghasilannya di bawah UMP, dan dialokasikan untuk nyicil, (bisa) habis uangnya," ungkap Anies di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (17/10/2018).
Dengan begitu, program Rumah DP 0 Rupiah tidak untuk rakyat miskin, atau yang memiliki penghasilan di bawah UMP.
Hal itulah yang disoroti Guntur Romli dan dianggap tidak sesuai dengan janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Padahal dalam kampanye, kata Guntur Romli, Anies Baswedan mengatakan kalau program tersebut untuk yang miskin.
• Saat Menteri Susi Marah dan Semprot Sandiaga Soal Izin Nelayan, Guntur Romli : Jangan Asal Bunyi
• Setelah 1 Tahun, Anies Baswedan Luncurkan Rusunami DP 0 Hari Ini, Segini Ukuran dan Harganya
Ia pun mengutip pernyataan Ahok saat itu.
Yakni "Saya tidak mau menipu hanya demi menang Gubernur".
Pernyataan itu ditulis Guntur Romli menanggapi artikel di Tempo dengan judul 'Anies Baswedan Akui DP Nol Rupiah Bukan untuk Rakyat Miskin'.
"Pengibulan Gabener, di iklan kampanye gambarnya "rumah tapak", eh jadinya "rumah lapis" (unt tdk menyebut rusun), katanya program ini unt yg miskin, ternyata bukan unt yg miskin.
"Saya tidak mau menipu hanya demi menang Gubernur" -Ahok | @aniesbaswedan," tulisnya.

Masih dilansir dari Tribunnews.com, Anies tak mau masyarakat terjebak dalam kondisi dibawah kecukupan karena terpaksa harus menyisihkan sebagian besar gaji mereka untuk menyicil rumah.
"Karena itu jangan kita membuat mereka tidak bisa hidup layak setiap bulan, hanya karena mereka harus nyicil rumah," ujar Anies.
Seperti diketahui, UMP DKI Jakarta tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035. Sedangkan pada tahun 2019 nanti, naik 8,03%, sehingga perkiraan UMP DKI tahun depan sebesar Rp 3.940.972 per bulannya.
Jumlah tersebut pun masih kurang dari patokan biaya minimum untuk bisa mengikuti skema perbankan yang dirancang dalam program Rumah DP 0 Rupiah.
Kendati begitu, Anies telah menyiapkan skema lainnya yang bisa merangkul mereka dengan gaji dibawah UMP.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
• Terungkap! Rumah DP 0 Rupiah yang Dijanjikan Gubernur Anies Baswedan Ternyata Tak Disubsidi Pemprov
Isinya, warga berpenghasilan rendah bisa memiliki rusunawa dengan jangka waktu 20 tahun penyewaan.
"Oleh karena itu bagi mereka yang dibawah UMP programnya adalah menyewa untuk memiliki rusunawa, dimana mereka menyewa. Nanti setelah digunakan selama 20 tahun, maka rumah susun itu bisa menjadi miliknya. Statusnya sewa beli. Nah itu untuk mereka dibawah UMP," terang Anies.
Skema tersebut merupakan solusi alternatif bagi warga berpenghasilan rendah yang punya cita-cita memiliki hunian sendiri. Bukan seperti yang selama ini dilakukan, dengan menyewa namun tanpa kepastian bisa memiliki hunian tersebut di kemudian hari.
"Coba kalau mereka hanya sewa saja seperti yang selama ini ada, tanpa bisa memiliki, maka untuk apa merawat dengan baik, untuk apa nyicil dengan baik, toh ujungnya bukan punya saya. Ini yang kita dorong," pungkas Anies.