Bawa Bukti Video, Prabowo-Sandi Dilaporkan Aktivis PSI ke Bawaslu, Ini Penyebabnya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pasangan calon presiden-calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dilaporkan ke Bawaslu RI, Selasa (30/10/2018)

Prabowo-Sandi dilaporkan oleh jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jaringan Advokasi Rakyat PSI mengaku membawa bukti video ke Bawaslu untuk memperkuat laporannya.

Prabowo-Sandi dan sejumlah politisi di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi diduga melanggar peraturan kampanye.

Menurut Pengurus Jangkar Solidaritas, Manotar Tampubolon pelanggaran peraturan kampanye itu terjadi pada saat mendeklarasikan Gerakan Emas (Emak-emak dan Anak-anak Minum Susu) di Stadion Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018).

"Melaporkan adanya dugaan pelanggaran dan atau dugaan tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan capres nomor 2," ujar Manotar Tampubolon di kantor Bawaslu RI, pada Selasa (30/10/2018) melansir Tribunnews.com.

Ia menuding, Pasangan Prabowo-Sandi telah melanggar pasal 280 ayat 1 butir J ayat 2 butir K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 492 UU Pemilu.

Dia mengatakan, bentuk pelanggaran berupa menjanjikan sesuatu kepada peserta kampanye pemilu dan pelibatan anak-anak selama kegiatan kampanye.

"Pelanggaran terhadap melanggar ketentuan yang saya sebutkan di atas itu adalah merupakan tindak pidana. Itu yang kami laporkan," kata dia.

Untuk memperkuat laporan, pihak pelapor membawa barang bukti berupa rekaman video yang diambil langsung dari lokasi tempat kejadian perkara (TKP).

Selain itu, ada dua orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

"Ada cuplikan (video) atau sebagian di sini ada janji apabila terpilih maka akan melaksanakan gerakan emas. Itu adalah sebuah janji, itu pelanggaran UU Pemilu. Yang kedua melibatkan anak-anak kecil untuk kegiatan politik," kata dia.

Dia menambahkan, para pihak yang dilaporkan adalah lain Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Adi Kurnia Setiadi, Nur Aisah Uno, dan Hashim Djoyohadikusumo dan terbuka kemungkinan para pihak lainnya.

"Ada kemungkinan pihak lain terlibat di situ, karena merupakan tim kampanye. Itu yang kami laporkan," tambahnya.

Melansir Kompas.com, sebelumnya Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mendeklarasikan Gerakan Emas atau Gerakan Emak-Emak dan Anak Minum Susu di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018).

Ketua Umum Partai Gerindra itu sempat mengucapkan janjinya.

Ia mengatakan, jika terpilih pada Pilpres 2019, dirinya dan Sandiaga akan mencanangkan Gerakan Emas sampai ke desa-desa.

"Kalau Insya Allah nanti Prabowo Sandi terpilih saya berjanji di depan rakyat Indonesia, saya akan melaksanakan gerakan ini sampai ke seluruh desa," ujar Prabowo.

Adapun 'Gerakan Emas' ini merupakan rangkaian dari 'Revolusi Putih' yang menjadi salah satu program pasangan Prabowo-Sandiaga.

'Revolusi Putih' sendiri adalah gerakan memberikan susu kepada masyarakat.

Hal itu dilakukan dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia.

Seperti dikutip dari laman partaigerindra.or.id, Revolusi Putih adalah gagasan Prabowo dan Partai Gerindra untuk membangun karakter bangsa yang sehat dan kuat.

Namun, diksi 'revolusi' ini tak disukai kalangan muda. Tim Prabowo-Sandiaga lantas memikirkan nama pengganti yang kemudian muncul usulan 'Gerakan Emas'.

Intinya, 'Gerakan Emas' memiliki prinsip yang sama dengan 'Revolusi Putih'.

Bedanya, ada beberapa tambahan pemberian makanan yang mengandung protein selain susu.

Gerakan "Generasi Emas" atau Generasi Emak-Emak dan Anak Minum Susu yang ditawarkan pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno rupanya mempunyai mimpi besar.

Arie Mufti, anggota dari sistem ekonomi ala Sandi (Sandinomics) dalam diskusi bertajuk "Generasi Emas" di Jakarta, Rabu (23/10/2018) mengatakan gerakan Emas tersebut bertujuan untuk perbaikan gizi sehingga menurunkan angka stunting dan mencerdaskan masyarakat melalui penyebaran susu bagi ibu dan anak.

Maka dari itu, Arie mengemukakan, generasi milenial yang menjadi target edukasi Prabowo-Sandi dalam menyebarluaskan program ini diharapkan mampu melawan masalah stunting yang ada di Tanah Air.

"Masih banyak anak-anak kita yang tertinggal. Secara ekonomi, ini adalah distorsi karena mengancam bonus demografi Indonesia," kata Arie mengutip Kompas.com.

Ia berharap, program tersebut mampu meningkatkan produktivitas anak muda dan tidak menghambat bonus demografi tahun 2020 dan generasi masa depan.

"Dan kita berharap jangan sampai hilang bonus demografi ini. Tapi, di saat yang sama, pemerintah belum bisa menyelesaikan gejala stunting ini," lanjutnya.

Bagi Arie, hingga kini pemerintah belum menunjukkan solusi dan hasil yang konkret dalam menyelesaikan gejala stunting.

Hal itu diungkapkan Arie berdasarkan data dari World Bank yang menyebut 38 persen penduduk di Indonesia masih mengalami gejala stunting.

Sementara itu, Reza Indragiri Amriel dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menuturkan, kesuksesan Indonesia sangat ditentukan oleh generasi muda.

Bagi Reza, alih-alih mampu menjadi potensi peningkatan ekonomi, bonus demografi bisa nirhasil jika stunting masih 38 persen.

"2020 adalah masa yang cerah. Tapi kita juga berpikir bagaimana jika stunting justru memberikan hasil yang buruk bagi Indonesia," ucapnya.

(Tribunnews.com/Kompas.com)