Beda Pendapat Fahri Hamzah dengan Janji Kampanye PKS : Ide Penghapusan Pajak Motor Tidak Visioner

Fahri Hamzah tak sependapat dengan janji Kampanye PKS soal RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM seumur hidup.

Penulis: Sanjaya Ardhi | Editor: Vivi Febrianti
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berada di Jepang memimpin delegasi DPR untuk mengawasi tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. 

"Dan karena secara filosofis pajak ini juga memiliki fungsi pengaturan maka ciri masyarakatnya juga kelihatan: tertib, disiplin dan sejahtera, serta tanti-diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan publik. jenis transportasinya variatif: Bus, Subway, MRT, Commuter Line dll."

Dahnil Anzar Bantah Kembalikan Uang Rp 2 miliar, Fahri Hamzah Ingin Kebenaran Diungkap Apa Adanya

Maka itu, bila PKS menjajikan menghapusa pajak motor di Pemilu 2019, Fahri Hamzah menganggap bahwa itu merupakan langkah mundur.

"Dalam konteks teori dan pengalaman tersebut, ide penghapusan #PajakMotorDanSIM adalah langkah mundur dan tidak visioner. Serta tidak didukung konsep implementasi yang kongret dan rasional. Motifnya mengejar dukungan individu tapi mengorbankan publik."

Soroti Pidato Menggebu-gebu Sandiaga Uno, Fahri Hamzah Beri Tantangan : Ayo 01 Berorasi Lah

Fahri Hamzah juga menuturkan pajak kendaraan merupakan sumber penerimaan keuangan terbesar di pendapatan asli daerah (PAD).

"Perlu diketahui bahwa pajak kendaraan merupakan sumber penerimaan keuangan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu antara 25-60 persen. Kalo dibandingkan dgn Total APBD memang tampak kecil, krn APBD juga ditopang oleh DAU, DAK, dan dana perimbangan."

"Tp kalo dibandingkan dgn total PAD, jelas pajak kendaraan ini besar dan signifikan. Kalo potensi pajak ini hilang, maka pemda pasti akan “shutdown” dan stabilitas pelayanan publik akan terganggu. Maka saya mendengar, tidak ada Pemda yg setuju termasuk DKI dan Jawa Barat."

"Sampai tahun 2018 jumlah kendaraan secara nasional 111 juta, 91 jutanya kendaraan roda dua. katakan pajak motor itu kita rata2kan 250ribu. Maka potensi pajak yang hilang per tahun secara nasional 91 juta x 250 rb = 22.7 triliun. Angka yg cukup besar bagi daerah."

PKS Janji Hapus Pajak Sepeda Motor, Jubir Jokowi-Maruf Amin Sebut Mustahil Untuk Raup Suara

PKS Janji Hapus Pajak Sepeda Motor dan SIM Seumur Hidup, Ini Tanggapan Polri

"Kalo kita bagi 34 propinsi, akan kita dapatkan rata-rata potensi kehilangan pajak sekitar 600 milyar. Tentu besar tiap propinsi tergantung volume kendaraan roda duanya. Bagi pemda tentu sumber pendapatan ini besar dan signifikan. Ini ruang manuver Pemda dalam pembiayaan."

"Pemda tidak boleh hutang. DAU dan DAK juga tdk bisa digunakan secara fleksibel, karena ada mekanisme pusat yang mengatur. Sumber keuangan apa yang bisa menggantikan, dan siap mengganti potensi keuangan yang hilang ini? Pemda akan dibuat kalangkabut. #PajakMotorDanSIM"

"Jangankan membuat jalan baru, untuk memperbaiki jalan yang rusak saja selama ini pemda sudah kehabisan akal. Apalagi kalo sumber pendapatan daerah ini hilang. Sistem sentralisasi dalam pengelolaan pendapatan nEgara membuat Pemda tidak punya banyak pilihan. #PajakMotorDanSIM"

Menurut Fahri Hamzah janji PKS menghapus pajak motor mengakumulasi permasalahan yang salam ini ingin dipecahkan.

"Ide penghapusan pajak kendaraan bermotor ini juga akan mengakumulasi permasalahan yang selama ini justru ingin kita pecahkan. Over konsumsi bbm, polusi, kemacetan dan perilaku inefisiensi lain yang menimbulkan biaya sosial dan itu ditanggung publik. #PajakMotorDanSIM"

"Logika yang mengatakan bahwa yang membuat macet, polusi dan tdk efisien itu kendaraan roda empat. Lalu menghapus pajak kendaraan roda dua. Ini logika yang keliru. Dan tidak konsisten. Sebab keduanya sama saja dalam perspektif publik. #PajakMotorDanSIM"

"Pajak sebagai instrumen ekonomi akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Selama ini pemerintah menerapkan pajak progresif utk kepemilikan kendaraan, semakin banyak kendaraan yang dimiliki maka pajaknya akan berlipat besarnya. ini efektif utk membatasi volume kendaraan."

DPRD DKI Jakarta Tak Setuju Rencana PKS Hapus Pajak Kendaraan Bermotor

"Penghapusan pajak akan berlaku hukum sebaliknya, yaitu secara rasional orang akan mudah memiliki motor, satu keluarga bisa memiliki lebih banyak sehingga volume kendaraan dijalan lebih cepat bertambah. Bisa2 satu rumah punya 5 motor, 5 pembakar BBM dan 5 pengambil ruang jalan."

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved