Ketua KPU Arief Budiman Disebut Adik Soe Hok Gie, Goenawan Mohamad Bongkar Sosok Soe Hok Djin Asli
Banyak yang mulai menyerang Ketua KPU Arief Budiman dengan mengatakan kalau ia adik dari Soe Hok Gie, padahal ini sosok Soe Hok Djin yang Asli
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Damanhuri
Ketua KPU Arief Budiman Disebut Adik Soe Hok Gie, Goenawan Mohamad Bongkar Sosok Soe Hok Djin Asli
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Buntut dari adanya usulan bocoran pertanyaan debat Pilpres 2019 yakni kritis keras terhadap KPU.
Bahkan, Ketua KPU Arief Budiman pun jadi sasaran serangan, karena dituding sudah berlaku tak adil.
Tudingan secara pribadi terhadap dirinya pun tampak mulai bermunculan di media sosial.
Berdasakan pesan di grup WhatsApp, ada yang mengatakan kalau Arief Budiman merupakan adik kandung dari Soe Hok Gie.
Pesan itu juga menuliskan, bahwa Arief Budiman memiliki nama lahir Soe Hok Djin.

Sontak saja, hal itu buru-buru diklarifikasi oleh sastrawan Goenawan Mohamad.
Ia menegaskan, bahwa Soe Hok Djin bukan merupakan Ketua KPU.
Jadi, menurutnya sosok Arief Budiman yang disebut-sebut sebagai adik dari Soe Hok Gie, bukan Ketua KPU.
Goenawan Mohamad yakin betul itu, sebab ia sudah berteman selama setengah abad dengan pria bernama Arief Budiman tersebut.
Ia juga menjelaskan, kalau Arief Budiman yang memiliki nama lahir Soe Hok Djin ini adalah seorang sastrawan, filosof dan dosen.
• Misteri Kematian Sepasangan Kekasih Tanpa Busana di Hotel, Surat Terakhir untuk Ibu Jadi Bukti
• Ustaz Yusuf Mansur Menangis Lihat Kondisi Ustaz Arifin Ilham: Genggamannya Erat dan Wajahnya Ikhlas
Tak hanya itu, Goenawan Mohamad juga menyebut kalau usia Arief Budiman saat ini sudah 77 tahun.
Bahkan, Goenawan Mohamad juga menegaskan kalau Arief Mohamad itu kakak dari Soe Hok Gie, bukan Ketua KPU.
"Jangan keliru.
Arief Budiman, sastrawan, filosof, dosen, kini 77 tahun, sahabat saya sejak setengah abad, kakak Soe Hok-gie, BUKAN Ketua KPU.
Hanya namanya sama," jelasnya.
Kata Ketua KPU Soal Bocoran Pertanyaan Debat Pilpres 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengatakan, salah satu alasan KPU memberikan kisi-kisi pertanyaan debat ke kandidat sebelum debat digelar adalah supaya tidak ada paslon yang dipermalukan.
Jika pertanyaan diberikan secara spontan saat debat berlangsung, ada kemungkinan paslon 'diserang' dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan.
"Kami tidak ingin ada paslon yang istilahnya dipermalukan atau diserang karena persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat teknis, tidak substantif," kata Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).
Arief Budiman mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu, KPU ingin seluruh pihak menjaga martabat pasangan capres-cawapres.
Pengalaman debat pemilu, seringkali kandidat diberikan pertanyaan yang sangat teknis dan tidak penting.
Tujuannya hanya untuk menjatuhkan paslon.
Padahal, tujuan utama debat adalah untuk mengampanyekan visi-misi dan program capres-cawapres.
• Diperiksa Bawaslu Terkait Pose 2 Jari Di Bogor, Anies Baswedan Dicecar 27 Pertanyaan
• Debat Sampai Saling Tunjuk dengan Relawan Jokowi, Politisi Demokrat Ancam Laporkan ke Polisi
"Tujuan utama kampanye adalah menyampaikan visi-misi program kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu paham dan menggunakan referensi itu sebagai cara dia untuk menentukan pilihannya," ujar Arief Budiman.
Jika visi-misi dan program paslon tak tersampaikan dengan baik, maka tujuan utama kampanye bisa dibilang tidak tercapai.
Arief Budiman juga menambahkan, rencana memberikan kisi-kisi ke kandidat sebelum debat bukan keputusan KPU semata.
Rencana tersebut telah disepakati KPU dengan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 maupun 02.
Ada dua model lontaran pertanyaan dalam debat pertama Pilpres 2019. Dua model itu, adalah model pertanyaan terbuka dan tertutup.
Model terbuka artinya, pertanyaan sudah lebih dulu diserahkan ke peserta sebelum penyelenggaraan debat.
Model ini memberi kesempatan bagi peserta debat untuk mendalami pertanyaan dan menyiapkan jawaban.
Namun, dari seluruh pertanyaan yang disusun, hanya ada beberapa pertanyaan yang akan dimunculkan dalam debat.
Peserta debat sendiri tidak akan diberi tahu pertanyaan yang benar-benar akan muncul.
Selain model terbuka, ada juga pola pertanyaan tertutup. Pada model ini, masing-masing pasangan calon mengajukan pertanyaan ke paslon lainnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua KPU: Kami Tidak Ingin Ada Paslon yang Dipermalukan"
Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Diamanty Meiliana