Bima Arya Dipanggil Bawaslu Terkait Pose Satu Jari, Yunarto Wijaya: Tanpa Ngancem Demo 10 Juta Orang

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Bukan hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saja rupanya yang dipanggil Bawaslu terkait pose jari, Wali Kota Bima Arya juga dipanggil Bawaslu terkait pose satu jarinya.

Kabarnya, Bima Arya dipanggil Bawaslu terkait pose satu jarinya saat menemui calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin di Yayasan Al Ghazali, Kota Bogor, Sabtu (5/1/2019).

Ia juga dikabarkan akan menghadiri pemanggilan yang dijadwalkan pada hari ini, Jumat (11/1/2019).

Rupanya pemanggilan Bima Arya oleh Bawaslu dan kesediannya hadir mencuri perhatian Direktur Charta Politik Yunarto Wijaya.

Pada postingan di Twitter-nya, Yunarto Wijaya memposting potongan berita di koran Radar Bogor edisi Jumat (11/1/2019).

Pada postingan koran tersebut, tertulis judul 'Bima Arya Penuhi Panggilan Bawaslu'.

Hal itu menarik perhatian Yunarto Wijaya, dan sepertinya ia juga sedang menyindir seseorang.

Pada cuitannya, ia menulis kalau Bima Arya dianggap mendukung pasangan nomor urut 01, kemudian dipanggil oleh Bawaslu.

Ia juga menyebut kalau Bima Arya akan memenuhi paggilan tanpa mengancam menghadirkan demo 10 juta orang.

• Acungkan Jari Saat Kunjungan Maruf Amin di Bogor, LKPP: Kedatangan Bima Arya Timbulkan Tanda Tanya

• Bima Arya Acungkan Satu Jari Saat Bertemu Maruf Amin, Panwaslu Kota Bogor Lakukan Penelusuran

Entah siapa yang disindir oleh Yunarto Wijaya tersebut.

Namun, banyak netizen yang menduga bahwa yang ia maksud adalah pemanggilan terhadap Anies Baswedan beberapa hari yang lalu.

"Dianggap dukung pasangan no 1, dipanggil bawaslu, n akan penuhi panggilan tanpa ngancem2 demo 10 jt org...," tulisnya.

Bawaslu Bogor Putuskan Nasib Anies Baswedan Hari Ini

KASUS salam dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di acara Partai Gerindra di Sentul pada Senin (17/12/2018) lalu, akan diputuskan pada Jumat (11/1/2019) besok.

Keputusan tersebut akan diumumkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor.

Saat ini, masih dilakukan kajian internal berupa pembahasan bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bogor.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah, mengaku masih berdiskusi untuk memutuskan apakah Anies Baswedan memenuhi unsur pelanggaran pemilu atau tidak.

"Iya (besok). Pembahasan kedua kan harus ada keputusan memenuhi unsur atau tidak. Hari ini sedang lakukan kajian internal, dan besok lakukan pembahasan kedua sama Gakkumdu," ujar Irvan saat dihubungi, Kamis (10/1/2019).

Setelah keputusan diumumkan dari Bawaslu Kabupaten Bogor, selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.

Anies Baswedan diduga melanggar Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berisi bahwa pejabat negara yang dengan sengaja membuat/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, memungkinkan untuk dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Namun, jika Anies Baswedan terbukti tak bersalah, maka proses pembahasan pelanggaran dihentikan.

"Jika enggak (terbukti), maka dihentikan. Ketika memenuhi unsur maka dilanjutkan ke tahap penyidikan ke kepolisian. Ini kan delik pidana. Maksimal 3 tahun," beber Irvan.

Klarifikasi Anies Baswedan

Sebelumnya Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan, dalam 2 jam pemeriksaan, Gubernur DKI Anies Baswedan memberikan klarifikasi terkait laporan yang menyebutkan dirinya melakukan kampanye terselubung.

"Poin klarifikasi sekitar hal yang dilaporkan terkait dugaan melanggar Pasal 547 sanksi pidana, itu tindakan menguntungkan dan merugikan (paslon). Yang dilaporkan itu pengacungan simbol yang dianggap simbol paslon nomor urut 02," kata Irvan, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Anies dilaporkan oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) karena diduga menyalahgunakan jabatan sebagai kepala daerah untuk berkampanye.

Kampanye tersebut diduga dilakukan Anies saat menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra, di Sentul, Jawa Barat, Senin (17/12/2018).

Dalam acara tersebut, ia mengacungkan ibu jari dan jari telunjuk, sebagaimana simbol pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga.

Dia menegaskan, Anies bisa dijerat Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jika terbukti melakukan kampanye saat sedang bertugas sebagai kepala daerah.

Pasal tersebut mengatakan, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah.

Irvan juga mengatakan, jika keterangan terlapor dirasa sudah cukup, Bawaslu akan mendalami kasus bersama Kepolisian dan Kejaksaan Agung di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Selanjutnya, Bawaslu akan memanggil sejumlah saksi untuk memberikan keterangan.(*)