Pilpres 2019
Tanggapi Isu Ahok Gantikan Maruf Amin, Mahfud MD Sebut Permainan Politik yang Hoaks
Ada isu dan berita yang menyebarkan Ahok bisa menggantikan Maruf Amin sebelum pilpres, ini tanggapan Mahfud MD
Penulis: Yudhi Maulana Aditama | Editor: Yuyun Hikmatul Uyun
lihat foto
Tanggapan Jokowi
Presiden Jokowi menanggapi isu Ahok akan menggantikan Maruf Amin.
"Tidak mungkinlah (Ma'ruf digantikan Ahok). Kita ini baru menuju kepada yang namanya pileg dan pilpres," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019) dikutip dari Kompas.com.
• Ramzi Ungkap Reaksi Jokowi saat Zaskia Gotik Nyanyi Abang, Iriana Merespon Sambil Tunjuk Penyanyi
• #uninstallbukalapak Trending hingga CEO Minta Maaf, Dua Putra Jokowi Bela : Kalian Belajar Memaafkan
"Jangan diganggu fitnah-fitnah seperti itu. Sangat tidak mendidik, sangat tidak mendidik," Jokowi melanjutkan.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf sebelumnya melaporkan harian Indopos yang membuat pemberitaan soal Ahok akan gantikan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden.
Media tersebut dilaporkan ke Dewan Pers, Jumat (15/2/2019). "Kami mengadukan pemberitaan salah satu harian yang di situ menggambarkan sesuatu yang tidak benar dan menyesatkan," ujar Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Maruf, Usman Kansong, di Posko Cemara, Jumat.
Dalam pemberitaan yang dimaksud, Ahok disebut akan menggantikan posisi Ma'ruf jika pasangan calon nomor urut 01 ini menang pilpres.
Ma'ruf disebut akan diganti karena masalah kesehatan. Pemimpin Redaksi Indopos Juni Armanto tidak mengira pemberitaan yang dimuat di medianya pada Rabu (13/2/2019) berjudul "Ahok Gantikan Ma'ruf?" akan berbuntut panjang. Juni mengatakan, berita tersebut sebenarnya berupa bantahan atas hoaks yang beredar di media sosial.
"Intinya sebenarnya kami memperkirakan ini hanya berita bantahan yang viral di medsos," ujar Juni kepada wartawan, Jumat
Tanggapan Maruf Amin
Cawapres Maruf Amin pun menyayangkan adanya isu tersebut.
"Orang ngelamun itu ya, mengandai-andai, preoses peganggantian itu kan tak semudah itu, ada konstitusinya. Semua ada yang mengatur, itu ada mekanisme kenegaraan," ucapnya.
Maruf Amin pun menganggap kalau isu tersebut bisa digunakan orang untuk melakukan black campaign.
