Menolak Disebut Kaya Raya, Prabowo : Kalau Lebih Kaya dari Kalian-kalian Iya

Hal itu akan ia lakukan bila terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

"Karena saya sadar itu, semua yang saya miliki adalah dari yang Maha Kuasa, dan nanti pada saat saya dipanggil tidak tahu kapan, saya tidak bisa bawa apa-apa."

"Karena itu saya bertekad, sisa hidup saya, saya akan berbakti, mengabdi kepada rakyat. Semua yang saya miliki, akan saya gunakan untuk rakyat, (di) sisa hidup saya, saya akan berjuang agar rakyat sejahtera," tandasnya.

Hashim Bongkar Fakta Lahan Ratusan Hektare yang dikuasai Prabowo Subianto

Adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengaku tak rela calon presiden nomor urut 01 menyerang pribadi sang kakak.

Hashim Djojohadikusumo menilai Jokowi telah melanggar aturan KPU saat debat capres kedua, pada Minggu (17/2/2019).

Pasalnya menurut Hashim Djojohadikusumo, Jokowi membahas soal tanah atau lahan ratusan ribu hektare yang dikuasai oleh Prabowo Subianto.

Ia kemudian membongkar fakta terkait lahan ratusan ribu hektare itu.

Awalnya Hashim Djojohadikusumo mengaku sangat menyesal dengan Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo seusai menghadiri debat capres kedua.

"Ya saya terus terang saja sangat menyesal ya, bahwa pak Jokowi itu menyerang pribadi Pak Prabowo yang mengenai tanah yang seolah-olah milik Pak Prabowo," kata Hashim Djojohadikusumo dikutip TribunJakarta.com dari TV One, pada Selasa (19/2/2019).

• Komentari Video Neno Warisman, Putri Gus Mus : Aduh, Bacaannya Banyak yang Keliru

• Jokowi Usap Mata Setelah Janji Beri Konsesi Tanah untuk Rakyat Kecil, Balikin untuk Rakyat Trending

Ia menjelaskan lahan ratusan ribu haktare itu milik perusahaan bukan Prabowo Subianto.

"Ratusan ribu hektare di Kalimantan Timur dan di Aceh itu milik perusahaan bukan milik pribadi Prabowo," tambah Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo mengatakan di tahun 2004 lahan tersebut diambil alih Prabowo Subianto dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (bppn).

"Dan waktu itu tahun 2004 Pak Prabowo ambil alih dari BPPN, itu BPPN adalah badan negara yang mengelola utang-utang orang lain, yang kredit macet," ucap Hashim Djojohadikusumo.