Pemilu Serentak Sisakan Duka - Ini Proses Panjang Tugas Pejuang Demokrasi yang Dibayar Rp 500 Ribu

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Proses panjang Pemilihan umum ( Pemilu) serentak 2019 menyisakan duka mendalam.

Pemilihan Presiden ( Pilres) dan Pemilihan legislatif ( Pileg) pada tahun ini digelar berbarengan.

Persiapan panjang dari mulai penghitungan jumlah keperluan logistik ditiap wilayah, pendataan logistik, persiapan logistik, pendistribusian logistik, pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut harus dikerjakan oleh para pejuang demokrasi.

Proses tersebut pun membuat beberapa pejuang demokrasi yang bertugas di PPS ataupun PPK kelelahan hingga berujung meninggal dunia.

Di Kota Bogor dua orang petugas KPPS meninggal dunia, delapan orang lainnya masih dalam perawatan.

Sementara itu, dua diantaranya masih mengalami koma di rumah sakit.

Para pejuang demokrasi itu tumbang setelah bertugas dan mengerjakan tanggungjawabnya menjalani setiap proses dan tahapan pemilu serentak.

- Tugas Dan Tanggung Jawab Pejuang Demokrasi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kota Bogor Samsudin menjelaskan bahwa pekerjaan dan tanggung jawab para pejuang demokrasi yakni petugas PPS maupun PPK sudah dilakukan sejak H-7 sebelum pemilihan

"Jadi kalau kita bicara pekerjaan dan tanggung jawab mereka dan kami sudah bekerja sejak jauh-jauh hari khususnya untuk logistik ini kami rasakan itu dari H-7 kami sudah tinggi ritme kerjanya karena logistik sudah mulai mengalir dari tingkat kota sampai tingkat kelurahan maka itu menjadi perhatian dari penyelenggara di KPU, PPK dan PPS yang pertama untuk membuat jumlahnya itu tepat, kemudian tepat jenis, jangan sampai ada yang salah masuk kotak atau salah dapil dan lain sebagainya," katanya Selasa (23/4/2019) usai mengunjungi rumah duka pejuang demokrasi yang gugur dalam menjalankan tugas.

Tak hanya itu, kata Samsudin, selain tenaga atau fisik peara pejuang demokrasi termasuk KPUD juga menggunakan konstrasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

"Nah ketika itu harus kami lakukan maka ototmatis konsentrasinya juga harus full kemudian loud waktunya jadinya banyak, sehingga H-7 kami sudah mulai di forsir puncaknya adalah tanggal 17 April nah setelah tanggal 17 April itu kita belum bisa istirahat nih karena berikutnya harus direkap ditingkat kecamatan," katanya.

Proses yang panjang tersebut dikerjakan oleh para pejuang demokrasi dengan penuh tanggung jawab.

Bahkan para pejuang demokrasi itu terus mengawal dan bekerja menjalankan tanggung jawabnya walaupun mungkin rasa lelah menghinggapi tubuh mereka.

"Nah dengan posisi dan kondisi sepeti itu belum ada rehat yang baik nah itu menyebabkan itu tadi kelelahan dan lainnya serta banyak yang ambruk," ujarnya.

- Penghasilan Pejuang Demokrasi

Jika dilihat dari penghasilannya, penghasilan para pejuang demokrasi di tingkat PPK dan PPS tidak lebih dari Rp 500 ribu.

Namun karena keinginannya untuk menyumseskan pemilu besaran penghasilan pun tidak dipermasalahkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Samsudin menjelasakan dari tingkat nasional bahwa penghasilan pejuang demokrasi berada diangka Rp 500 ribu.

"Jadi untuk honor KPPS itu Rp 500 ribu anggota pengawas tps itu Rp 400 ribu dan itu semuanya dipotong pajak jadi per orang persatu kegiatan pemungutan suara, itu honor hingga 4 mei nanti," ucapnya.

Meski honor yang diterima tidak begitu besar namun hal itu tidak menjadi halangan petugas PPK untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Satu diantaranya adalah Ketua PPK Bogor Selatan Dedi yang sudah betgas sejak 2014.

"Saya bertugas dalam Pemilu itu dua priode, kemudian tertahan oleh aturan, lalu kemudian ikut sleksi lagi Alhamdulillah masuk di PPK," katanya Jumat (19/4/2019).

Dedi mengakui bahwa pemilu saat ini memang lebih menguras tenaga.

Namun hal itu tidak menjadi halangan untuk terus bekerja secara penuh tanggung jawab.

"Iya dan alahamdulillah lebih sulit yang sekarang lebih nguras tenaga, tapi tidak apa-apa namanya tugas harus dijalankan sebaik-baiknya, walaupun banyak tidak tidur," ucapnya.

Dedi mengatakan bahwa mulai dari oetugas di tingkat TPS, PPS dan PPK serta TNI-Polri terus menjalankan tugas dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

Bahkan kata Dedi petuga PPK dari masa proses persiapan, pemilihan dan hingga perhitungan selalu tidur saat larut malam atau bahkan dini hari.

"Kalau selaama persiapan kita rata rata tidur itu enggak kurang dari pukul 03.00 WIB jadi artinya tidur itu ketika lewat pukul 03.00 WIB, tapi Alahamdulillah petugas semua sehat, karena kami berlima itu bagi tugas sesuai divisiinya terutama itu logistik, tapi kita kerja sama sama tidak saling andalkan, kita ini kerja tim," ujarnya.

Duka mendalam dirasakan keluarga pejuang demokrasi yang gugur dalam menjalankan tugasnya.

Suasana haru menyelimuti pemakaman Anwar Sofyan Harahap (62) Ketua KPPS TPS 74, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.

Sofyan menghembuskan nafas terakhirnya oagibtadi setelah mengeluh sesak pada dadanya.

Angga Aditya (24) anak kedua dari Anwar menjelaskan bahwa ayahnya tersebut meninggal tadi pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

"Awalnya ngeluh tenggorakan sakit, terus dada sakit," katanya.

Angga mengungkapkan selama menjadi ketua KPPS ayahnya sering pulang malam hingga dini hari.

"Ini kali kedua ayah mengikuti pemilu pertama tahun 2014 yang lalu. Tapi memang pemilu tahun ini begitu berat karena sekali hitung harus lima surat suara," ucapnnya.

- Antisipasi adanya petugas yang tumbang.

KPUD Kota Bogor bersama Pemkot Bogor melalui Wali Kota Bogor pun terus memonitor perkembangan para pejuang demokrasinyang sedang dirawat.

Untuk mengantisipasi hal serupa KPUD Kota Bogor bersama pemkot pun menyiapkan ambilan dan petugas medis disetiap PPK.

Selain iti KPUD bersama para saksi dan pengawas pun membuat kesepakatan agar rekapitulasi dilakukan hanya sampai pukul 18.00 WIB.