Polemik Ratna Sarumpaet

Saksi Ahli Sebut Ratna Sarumpaet Tidak Melakukan Tindak Pidana

Mudzakir beralasan, kebohongan Ratna Sarumpaet hanya disampaikan kepada keluarga dan kerabat dekatnya sehingga tidak bisa disebut sebagai pidana.

KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELA
Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet di Polda Metro Jaya, Selasa (7/5/2019). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet, Kamis (9/5/2019).

Mudzakir dalam kesaksiannya menilai, kebohongan Ratna Sarumpaet tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana.

"Memang perbuatan Ibu Ratna itu bukan perbuatan pidana. Bohong itu tidak dilarang dalam hukum pidana tapi dilarang dalam bidang-bidang yang lain," kata Mudzakir seusai sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis siang.

Mudzakir beralasan, kebohongan Ratna Sarumpaet hanya disampaikan kepada keluarga dan kerabat dekatnya sehingga tidak bisa disebut sebagai pidana.

Karena itu, Mudzakir menilai, masalah kebohongan Ratna Sarumpaet semestinya sudah selesai ketika Ratna mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada orang-orang yang telah ia bohongi.

"Kalau sekarang orang itu telah mengakui bahwa ia dipukuli itu adalah bohong dan ia minta maaf terhadap orang-orang yang membaca menerima informasi itu, kan, sudah selesai," ujar Mudzakir.

Kasus hoaks Ratna Sarumpaet bermula ketika foto lebam wajah Ratna Sarumpaet beredar luas di media sosial. Kepada beberapa pihak, Ratna mengaku jadi korban pemukulan orang tidak dikenal di Kota Bandung, Jawa Barat.

Belakangan, Ratna Sarumpaet mengklarifikasi bahwa berita penganiayaan terhadap dirinya adalah bohong.

Muka lebamnya bukan disebabkan penganiayaan, melainkan karena operasi plastik.

Ratna Sarumpaet didakwa dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Jaksa juga mendakwa Ratna Sarumpaet dengan Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saksi Ahli: Ratna Sarumpaet Tidak Melakukan Tindak Pidana"
Penulis : Ardito Ramadhan
Editor : Egidius Patnistik

Editor: Vivi Febrianti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved