Soal Rencana 'People Power' Sandiaga Uno Mengaku Tak Bisa Melarang : Itu Keputusan Relawan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Sandiaga Uno, calon wakil presiden nomor urut 02 akhirnya angkat bicara soal isu people power jelang pengumuman hasil Pemilu 2019.

Sandiaga Uno menilai, gerakan massa pendukung menuju Ibu Kota tak bisa dilarang.

Pasalnya, hal tersebut merupakan keputusan relawan di daerah masing-masing untuk menyampaikan aspirasi.

"Soal itu kami tidak bisa mendikte dan lain sebagainya. Kami sampaikan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari penyelenggara pemilu untuk melakukan perbaikan," kata Sandiaga Uno di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/5/2019).

Sandiaga Uno menambahkan, meskipun para relawan akan melakukan aksi di kantor KPU, dia berharap bisa berlangsung dengan aman dan tertib serta tak melanggar hukum.

"Semua hal harus dalam koridor hukum dan taat konstitusi. Dalam koridor damai dan tenteram. Kita tidak ingin Indonesia itu tidak damai. Kita semua ingin semuanya damai tenteram," ujar mantan Wakil Gubernur DKI tersebut.

Dia menuturkan, sampai saat ini mereka masih tetap berbaik sangka kepada KPU meskipun sebelumnya Bawaslu menemukan adanya pelanggaran dari penyelenggara, terutama dalam input data di Situng KPU.

Kesalahan input data tersebut, lanjut Sandi, diharapkan dapat segera diperbaiki sesuai hasil temuan Bawaslu.

"Banyak pelanggaran lain yang kami harapkan diperbaiki sehingga pemilu jurdil bisa dihadirkan untuk masyarakat," kata dia.

• Kecewa Sama AHY, Andre Rosiade Sebut Putra SBY Jalankan Manuver Zig Zag, Ini Reaksi Demokrat

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau masyarakat untuk tidak terbawa dalam arus polemik politik yang saat ini sedang panas.

• Ketua GNPF-U Bogor Ditangkap Polisi, Kapolresta : Insya Allah Kita Kembalikan

• Situng KPU Data Masuk 87,88 % - Jokowi-Maruf Unggul dengan Selisih 11,7 %

Menurut Herman, pelaksanaan tahapan pemilu legislatif hingga pilpres di Sumatera Selatan telah berjalan dengan aman dan terbuka secara transparan sehingga apa pun hasil dari pemilu tersebut diharapkan dapat diterima oleh masyarakat.

"Masyarakat Sumsel dapat menerima hasil penghitungan karena sudah sangat transparan dalam prosesnya. Jika ada ajakan-ajakan untuk people power, jangan mau," ungkap Herman, Selasa (14/5/2019).

Ali Ngabalin Sempat Dukung Prabowo

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin atau Ali Ngabalin bercerita soal lima tahun lalu ketika berada di barisan Prabowo Subianto.

Ketika itu, Ali Ngabalin mendukung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014.

Prabowo-Hatta kala itu berhadapan dengan Jokowi-Jusuf Kalla.

Meski begitu, Ali Ngabali tetap menganggap ada perbedaan ketika dirinya membela Prabowo Subianto dengan kondisi saat ini.

Ali Ngabalin bicara di Primetime News Metro TV pada 13 Mei 2019 lalu.

Ali Ngabali menjelaskan tujuan dari Tim Asistensi Hukum bentukan Wiranto.

Menurut Ali Ngabalin banyak yang salah sangka terhadap tim hukum bentukan Wiranto.

"memang banyak salah menyalahkan tidak usah terlalu berlebihan memberi penilaian, tim asistensi hukum untuk memberi penilaian,

saya sudah lihat beberapa dari Dekan di Unhas, profesor ini, ahli bahasa, ya wajar pemerinta bila mengundang ahli-ahli,

setelah pemilu itu kan banyak sekali tokoh yang keluar dari mulut mereka kata santun, tapi ternyata berbeda, kata yang keluar cacian, penuh fitnah dialamtkan pada jokowi , seperti apa ini ? inilah tanggungjawab Menkopolhukam," papar Ali Ngabali dikutip TribunnewsBogor.com dari Youtube Metro TV

• Dikabarkan Kena Stroke, Ali Ngabalin Loncat-loncat di Kantor Staf Presiden

• Dikabarkan Terkena Stroke, Ali Ngabalin Bikin Video Loncat-loncat di Kantor Staf Kepresidenan

• Ditanya soal Keinginan Bergabung jika Prabowo Menang Pilpres 2019, Ali Ngabalin : Jokowi Sekali Lagi

• Jawaban Ali Ngabalin Ketika Ditanya soal Keinginan Bergabung Bila Prabowo Menang Pilpres 2019

• Ali Ngabalin Menggebu Menantang tapi Haris Azhar Cuek, Rizal Ramli: Ini Lucu Abis

"bukan upaya represif ke lawan politik ?" tanya balik pembawa acara

Ali Ngabalin membantah keras pertanyaan tersebut

"tidak ada, buktinya semua orang bicara dengan bebas, menuduh Jokowi seperti orang yang tidak pernah, mereka ini jatuh dari langit seperti yang tidak punya dosa padahal kita tau ini kan kawan yang saya mengerti latarbelakangnya," kata Ali Ngabalin

Pembawa acara lantas mengingatkan Ali Ngabalin juga pernah berada di kubu Prabowo Subianto lima tahun silam.

"dulu lima tahun juga mengritik juga," kata pembawa acara ke Ali Ngabalin.

Ali Ngabalin tidak menampik hal tersebut.

Namun menurut Ali Ngabalin ada perbedaan yang sangat signifikan.

"betul, saya dulu ada otak saya akal sehat, otak saya otak yang punya ilmu, otak yang tidak mendesak orang, 
saya gunakan kata mendesak Allah untuk menurunkan bala tentara bantuan pada Prabowo-Hatta,

saya tidak mengajak orang untuk people power, saya tidak melakukan mengajukan menjatuhkan pemerintah, saya tidak menuduh presiden," kata Ali Ngabalin.

• Andre Rosiade Sebut Prabowo Subianto Tolak Hasil Pilpres 2019, Bukan Pileg

• Prabowo Tak Akan Gugat Hasil Pemilu ke MK karena Punya Pengalaman Buruk Tahun 2014

• Dewan Penasihat Gerindra Sebut Prabowo Tak Akan Gugat Hasil Pemilu ke MK

Kondisi pendukung Prabowo Subianto saat ini menurutnya sangat berbeda.

" ini kan memenggal kepala, people power, menjatuhkan pemerintahan yang sah," tambah Ali Ngabalin.

"gak ada cerita makar," kata Ali Ngabalin.

• Prabowo Tolak Hasil Pilpres - Demokrat: Buktikan Saja di MK, Tapi Jangan Sampai Mengadu-ngadu Rakyat

• TKN: Kalau Prabowo Tolak Hasil Pemilu, Artinya Gerindra Tak Pantas Dilantik di DPR RI dan DPRD

Ali Ngabalin melanjutkan bahwa saat ini polisi sudah melakukan tugasnya dengan benar.

Para pelaku makar dan pengancam, kata Ali Ngabalin sudah sepatutnya dihukum secara tegas.

"maka itu pemerintah berkewajiban untuk atas nama rakyat, keselamatan bangsa,

Polisi sudah benar harus mengambil tindakan tegas bawa ke mahkamah jatuhkan hukuman seberat-beratnya, supaya tidak boleh orang dengan lancang sesuka hatinya di negeri ada aturannya, ada hukumnya,

kalau tidak mau diatur kau pergi tinggal di hutan supaya pakai hukum rimba," tutup Ali Ngabalin.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal "People Power" 22 Mei 2019, Sandiaga Bilang Tak Bisa Melarang"

Penulis : Kontributor Palembang, Aji YK Putra
Editor : Caroline Damanik