Pemilu 2019

BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangani Hasil Pemilu yang Ditetapkan KPU, Perludem: Tidak Berpengaruh

Menurut Perludem, penolakan BPN untuk menandatangani hasil rekapitulasi KPU tidak mempengaruhi hasilnya.

BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangani Hasil Pemilu yang Ditetapkan KPU, Perludem: Tidak Berpengaruh
Youtube/Kompas TV
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat Talk Show Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (21/5/2019) 

Berita acara hasil rekapitulasi suara pilpres ditandatangani oleh saksi perwakilan paslon 01 Jokowi-Maruf serta Ketua dan Anggota KPU.

BPN : Prabowo Subianto Capres, Tidak Bisa Dipidana

Sementara berita acara hasil rekapitulasi suara pileg, selain ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, juga ditandatangani oleh PKB, PDI-P, Golkar, Nasdem, Garuda, PPP, PSI, Demokrat, PBB, dan PKPI.

Adapun saksi Gerindra, PKS, PAN, dan Berkarya memutuskan untuk tidak memberikan tanda tangan.

Menanggapi penolakan penandatanganan tersebut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan kalau hal itu tidak berpengaruh pada hasil rekapitulasi suara.

Talk Show Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (21/5/2019)
Talk Show Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (21/5/2019) (Youtube/Kompas TV)

Sebab, para saksi yang hadir bukan merupakan prasyarat keabsahan rekapitulasi tersebut.

"Saksi itu memang dihadirkan ketika proses rekapitulasi, sama seperti Bawaslu, tetapi dia tidak menjadi prasyarat keabsahan sebuah proses, jadi dia dihadirkan, tapi ketika dia dihadirkan tidak mau hadir atau saat penandatanganan tidak mau menandatangani, maka itu tidak menjadi gangguan terhadap keabsahan proses rekapitulasi," jelasnya dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas Tv, Selasa (21/3/2019).

Meski begitu, kata dia, penolakan tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengajukan perselisihan hasil.

KPU Umumkan Rekapitulasi Hasil Suara Pilpres 2019: Jokowi-Maruf Dapat 55,5 Persen

"Tetapi semua peristiwa, keberatan, menolak tanda tangan, itu dicatat dalam berita acara. Nah nanti apakah itu kemudian jadi dalil yang mereka gunakan untuk memperkuat argumen, misalkan 'ini proses ada masalah makanya tidak tanda tangan', bisa saja itu digunakan oleh yang tidak mau tanda tangan sebagai penguat untuk mengajukan perselisihan hasil," bebernya.

Ia pun menegaskan, hasil rekapitulasi itu tetap sah meski tidak ditandatangani salah satu saksi.

"Tapi terhadap proses penetapan hasil itu sendiri tidak bergantung pada mau atau tidak mau menandatangani, jadi itu bukan istilahnya menjadi kewajiban, tapi harus dihadirkan, makanya ada bawaslu, saksi," tandasnya.

Halaman
123
Penulis: Vivi Febrianti
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved