Demo di Bawaslu

Penyusup Kerusuhan 22 Mei Terima Order Bunuh Pejabat Hingga Keterlibatan Prajurit Desersi

Dalam aksi penyusupan tersebut, ada tersangka yang membawa senjata api serta sudah mendapatkan pesanan untuk membunuh 4 pejabat nasional

Penulis: yudhi Maulana | Editor: Damanhuri
Alex Suban/Henry Lopulalan
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membeberkan barang bukti dan tetapkan 257 tersangka ricuh kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019). Polisi menyita sejumlah barang bukti dari massa rusuh pada Rabu (22/5) dini hari di tiga lokasi diantaranya amplop putih bernama berisi Rp 200-500 ribu dan anak panah. Warta Kota/Henry Lopulalan 

Mereka berupaya melakukan pembunuhan terhadap sejumlah peserta aksi yang akan dijadikan martir untuk membakar amarah massa.

Kendati demikian, polisi masih mendalami apakah delapan orang yang tewas merupakan korban dari aksi kelompok ini.

Selain pengungkapan dari pihak kepolisian terkait kerusuhan 22 Mei, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko membongkar soal adanya dugaan keterlibatan Mantan TNI dan prajurit desersi.

Moeldoko juga mengatakan soal kelompok lain yang menjadi dalang dalam kerusuhan 22 Mei di Jakarta.

Moeldoko Ungkap Mantan TNI & Prajurit Desersi Terlibat Rusuh 22 Mei : Kolaborasi dengan Preman

Elite Politik Diminta Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019

Lepas Kangen di Tengah Kericuhan Massa, Polisi Video Call dengan Istri : Tenang Saja Situasi Membaik

Moeldoko mengungkap soal hal tersebut saat diwawancara eksklusif di Kabar Petang Tv One, Minggu (26/5/2019).

Moeldoko menyebut dalam kerusuhan 22 Mei ada kelompok tertentu yang menungganginya.

Saat itu, pembawa acara bertanya soal keterlibatan purnawirawan TNI pada kerusuhan 22 Mei di Bawaslu.

Menurut pembawa acara ada kelompok purnawirawan TNI yang ikut menolak hasil penghitungan Pilpres.

Malah, disebut-sebut ada kelompok purnawirawan TNI yang juga terlibat dalam kerusuhan 22 Mei.

"Sebenarnya gak ada masalah, kita-kita ini yang pensiun memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat karena prajurit yang sudah ditanggalkan hak politiknya melekat mereka memiliki pilihan politik,

ada sekolompok kecil mantan anggota TNI yang memang ada dalam pusaran kelompok tertentu ini, kita kenali itu,

para prajurit desersi, orang-orang pecatan memang ada, ada dalam pembicaraan dan itu kita monitor dengan pasti bahwa mereka itu terlibat dalam kerusuhan itu," kata Moeldoko.

Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam diskusi publik bertema Pemenuhan Hak-hak Disabilitas di Mataram, Kamis (26/4/2018), bersama 200 penyandang disabilitas kawasan Indonesia Timur, Bali, NTT dan NTB, aktivis dan mahasiswa peduli disabilitas
Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam diskusi publik bertema Pemenuhan Hak-hak Disabilitas di Mataram, Kamis (26/4/2018), bersama 200 penyandang disabilitas kawasan Indonesia Timur, Bali, NTT dan NTB, aktivis dan mahasiswa peduli disabilitas (KOMPAS.com/FITRI)

Dalam istilah militer, desersi adalah pengingkaran tugas atau jabatan tanpa permisi (pergi, bebas atau meninggalkan) dan dilakukan dengan tanpa tujuan kembali.

Menurut Moeldoko, meski memiliki hak politik tidak sepatutnya pada kelompok mantan TNI yang dimaksud melakukan aksi bersama preman.

"Sama saya juga punya hak politik tapi sekali lagi yang tidak wajar adalah ada sekompok mantan prajurit TNI yang melakukan kolaborasi dengan para preman itu, kini sudah kita kenali, kita dalam upaya menangkapi para pelaku itu," kata Moeldoko.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved