Video Faldo Maldini Prediksi Prabowo-Sandi Tak Akan Menang di MK, Akui Kejelian Tim Hukum Jokowi

Video Faldo Maldini Sebut Prabowo-Sandi Tak Akan Menang di MK, Bahas soal Jabatan Maruf Amin di BUMN

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wasekjen PAN Faldo Maldini memprediksi Prabowo-Sandi tak akan menang di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Faldo Maldini yang juga menjabat sebagai juru bicara BPN Prabowo-Sandi membuat video soal prediksinya tentang nasib Prabowo-Sandi di sidang MK.

Ada sejumlah analisis yang dipaparkan Faldo Maldini soal prediksi Prabowo-Sandi tak akan menang di sidang MK.

Video Faldo Maldini berjudul 'PRABOWO TIDAK AKAN MENANG PEMILU DI MK' ini menjadi perbincangan.

BPN Prabowo-Sandi maupun TKN Jokowi-Maruf sudah merespons video Faldo Maldini.

Faldo Maldini di videonya mengatakan soal hitung-hitungan selisih suara yang mesti dibuktikan tim hukum BPN Prabowo-Sandi.

"Secara legal formal kalau bicara secara kuantitatif, kekalahan Prabowo-Sandi sekitar 17 juta suara dalam hal ini untuk membuktikan kecurangan setidaknya bisa membuktikn 50 persen lebih dari 17 juta itu terjadi kecurangan.

• BPN Anggap Ajakan Baju Putih Saat Pencoblosan Intimidatif, TKN : Faktanya BPN Juga Lakukan Hal Sama

• Tim Hukum BPN : Diskualifikasi Jokowi-Maruf, Nyatakan Prabowo-Sandi Pemenang, atau Pemilu Ulang

dari 17 juta 50 persen lu bagi dua aja, butuh 8,5 (juta) berarti setidaknya lu butuh 9 juta bahwa ada potensi ada kecurangan dalam hasil perhitung dan itu dibuktikan dengan c1 asli yang dimiliki saksi, 9 juta suara," kata Faldo Maldini di video.

Faldo Maldini mengatakan untuk membuktikan 9 juta suara tersebut mesti mengambil dari jumlah TPS.

"Untuk dapat 9 juta suara itu kita bagi rata per TPS, di Pemilu kemarin maksimalah 1 top 250 suara, untuk membuktikan 250 suara itu Prabowo-Sandi menang kita bagi aja nih, 9 juta lu bagi 250, itu sekitar 36 ribu TPS yang kita butuhin bahwa Prabowo-Sandi menang 100 persen 36 ribu TPS total TPS di Indonesia itu ada 800 ribu, itu kalau Prabowo-Sandi menangnya 100 persen," kata Faldo Maldini.

Menurut Faldo Maldini, di 36 ribu TPS itu Prabowo-Sandi mesti menang 100 persen.

"Maksud gue 250 Prabowo, nol jokowi itu di 36 ribu TPS, lu bayangin kalau menangnya gak 100 persen berarti TPS di atas 36 ribu, kalau pak Prabowo menag cuma 50 persen di 36 ribu itu, maka ada penjumlahan jumlah TPS yang lu butuhin c1 kalau seandainya menang tidak 100 persen, semakin kecil kemanangan Prabowo-Sandi semakin banyak TPS yang dibutuhin, " kata Faldo Maldini.

"Asumsi gue Prabowo-Sandi menangnya 5 atau 10 persen itu bisa ratusan ribu TPS yang harus kita butuhin untuk pemungutan suara ulang," tambah Faldo Maldini.

Menurut Faldo Maldini, bila skemanya demikian maka Prabowo-Sandi membutuhkan menang di seluruh TPS Pulau Jawa.

"Tarolah 200 ribu yang dibutuhin itu seperempat dari total TPS Indonesia, itu sih sepulau jawa nih dikumpulin segitu deh kayanya, untuk membutikan bukti 200 ribu tps c1 itu berat banget sih," kaata Faldo Maldini.

Faldo Maaldini juga membahas soal gugatan yang dibuat Bambang Widjojanto dan tim hukum BPN Prabowo-Sandi.

• PKS Minta Semua Pihak Percayakan Sengketa Pilpres 2019 pada Mahkamah Konstitusi

• Yusril Bacakan 3 Ayat Al Quran saat Sidang Sengketa Pilpres di MK: Itu Ayat Soal Keadilan

"Kita coba lihat apa yang dimasukin BPN oleh pak Bambang yang ngelead belakangan bahwa yang disampaikan ketidakpercayaan pada proses pemilu yang terjadi,

gua melihat ini sebagai delegitimasi Pemilu untuk kemenangan 01, menurut gue 01 punya PR untuk memulihkan trust publik,

Pendukung 02 itu warga Indonesia ayng dibutuhkan perannya untuk membangun Indonesia kedepan, kemarin gua baca berita pak Jokowi bilang membangung bangsa kedepan kemungkian tidak ada oposisi, menurut gua pak Jokowi bisa melihat lobang itu sehingga dia sadar betul yang disadarkan publik dan dia butuh untuk mengembalikan trust publik, ," papar Faldo Maldini.

Faldo Maldini mengakui kejelian dari tum hukum Jokowi-Maruf Amin dalam memberi argumentasi.

"Dan gua mengakui tim hukum 01 sangat jeli memberikan argumentasi untuk setiap tindakan-tindakan yang dilakukan Jokowi, petahana itu diikat aturan dibanding penantang," kata Faldo Maldini.

"suka gak suka 01 terikat sama protokoler negara dan aturan lain," tambah Faldo Maldini

Faldo Maldini mengambil contoh saat Jokowi meresmikan tol di Lampung.

Saat pagi, Jokowi meresmikan tol dan siangnya melakukan kampanye di Lampung.

Ketika itu Jokowi ke Lampung menggunakan pesawat negara.

• 48 Ribu Personel Gabungan Akan Amankan Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi

• Tim Hukum Prabowo-Sandi Akan Hadirkan Saksi Wow di MK, TKN : Ini Omong Kosong Saja

"Pertanyaannya gimana nih pak Jokowi pergi ke Lampung ini pakai pesawat negara bukan komersial kan, nah gua melihat tim hukum 01 bisa menemukan argumentasi untuk pembenaran itu karena memang di aturan cuti kampanye untuk presiden tidak ada pula aturan cuti untuk satu hari penuh jadi bisa aja cuti tidak satu hari , bisa setengah hari atau hanya beberapa jam,

ini semacam anak SD yang sekolahnya cuma setengah hari tapi itu sah jadi aturannya tidak ada yang dilanggar," kata Faldo Maldini

Faldo Maldini lantas membahas soal polemik jabatran Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua bank.

"Kalau kita lihat argumentasinya tim hukum 01 itu bukan BUMN, Dewan Pengawas Syariah itu bukan bagian penjabat BUMN jadi gak masalah kalau kata tim 01 karena di peraturannya contoh nih Garuda, Garuda itu kan udah MPO 51 persen sahamnya masih milik negara tapi belum tentu anak perusahaannya bisa aja dimiliki private, tapi argumentasi yang 02 nih bawa ini sumber pendanaan yang dipakai anak perusahaan yang kali ini Bank Mandiri sumber pendanaannya dari negara contohnya soerang kakek ngasih uang ke anaknya , anaknya itu ngasih uang lagi ke anaknya berarti kan uangnya nyampe ke cucu dari kakek berarti kan sumber pendanaannya dari negara semua nah itu yang dipakai tim 02," kata Faldo Maldini.

Faldo Maldini juga menyarankan pendukung Jokowi-Maruf Amin untuk tidak lagi membully pendukung Prabowo-Sandi.

Menurut Faldo Maldini, semakin sering pendukung Jokowi-Maruf Amin membully pendukung Prabowo-Sandi semakin memberatkan.

"Point gua adalah ketidakpercayaan publik terhadap proses Pemilu jadi saran gua untuk pendukung 01 karena sebagian orang merasa pertarungan ini tidak setara, bila pendukung 01 itu semakin mengebully 02 sebenarnya kan lu lagi ngasih beban buat junjungan lu, karena orang merasa pertarungan ini tidak setara jadi menurut gua 01 ini punya legitamis hukum tapi belum tentu punya legitimasi publik," kata Faldo Maldini

"Jadi kalau lu pendukung 01 semkain ngebully 02 ketika kandidat lu dinanti-nanti itu akan semakin berat untuk rekonsiliasi semakin lu bully semakin sulit trust yang didapat 01 dalam memimpin negeri ini, sekali lagi lu jangan nambah beban junjungan lu lah, dan lu harusnya bisa berpikir sampai disitu lah,"tambah Faldo Maldini

"Menggugat di MK itu adalah hak konstitusional, bang terus ini MK ini gimana setelah ini, pertama pemungutan suara ulang, bila bukti yang gua sampein di awal itu bisa dibuktikan oleh tim 02 yaudah berarti akan dilakukan pemungutan suara ulang oleh KPU berdasar keputusan MK atau PSU,

pendiskualifikasian kandidat, KPU akan menginterpretasi ini sebagai tidak memenangkan Prabowo juga tapi melakukan proses Pemilu ulang untuk mencari presiden, jika proses diulang berarti ada kekosongan posisi Presiden itu bisa diisi menlu, mendhan atau menkyu,

berdasar riset yang gua lakukan kalaupun gugatan Prabowo-Sandi diterima ada propses panjang banget yang kita hadapi, makanya feeling gua pak Prabowo sudah membawa ini dan dengan jiwa kstaria beliau mengatakan 'sudahlah tolong doakan dan jangan beramai-ramai ke mk',

menurut gua sikap kestaria karena jalan ke mk jalan konstitusional yang dipilih dan kita harus menghargai hasilnya, setidaknya prabowo-sandi sudah menyampaikan kebenaran, walaupun mungkin ini bisa jadi bukan kebenaran oleh hakim MK, mungkin hakim MK punya versi kebenaran yang lain, tapi menurut gua gak ada yang sia-sia kita harus selalu mengawal demokrasi," tutup Faldo Maldini.(*)