Dua Makna di Balik Ajakan Jokowi Kepada Prabowo Untuk Membangun Bangsa

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) mengajak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun bangsa.

Sebab, menurut Jokowi, Indonesia adalah negara besar yang tidak bisa dibangun hanya dengan satu dua orang saja.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai positif tawaran Jokowi kepada Prabowo dan Sandiaga.

"Itu tawaran positif dari pak Jokowi," ujar pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Minggu (30/6/2019).

Ajakan Jokowi itu bisa dimaknai sebagai panggilan untuk kembali bersatu setelah selama pilpres 2019 tercipta dua kelompok besar pendukung 01 dan 02.

"Sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, Jokowi mengajak secara bersama-sama. Artinya bersatu kembali, lepaskan friksi-friksi yang terjadi selama kompetisi pilpres lalu," jelas Hendri Satrio.

Selain itu, kata dia, bisa dimaknai pula, ajakan Jokowi itu sebagai tawaran untuk bergabungnya koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga ke pemerintahan.

"Ajakan Jokowi itu bisa juga sebagai tawaran untuk membuka diri secara bersama-sama membangun negara. Dalam arti bisa saja pak Jokowi akan menerima koalisi Prabowo-Sandi untuk masuk dalam pemerintahan," papar Hendri Satrio.

Akan tetapi dia menyarankan tidak demikian yang terjadi.

Jauh lebih baik bagi bangsa ini juga, tetap ada partai-partai politik mengambil posisi sebagai oposisi dari pemerintahan yang terpilih.

"Ajakan itu jauh lebih baik jika Jokowi bisa mengadopsi ide-ide bagus Prabowo-Sandi pada saat kampanye Pilpres lalu. Jadi bukan sekedar tawaran bagi-bagi kursi Menteri. Tapi bisa mengadaposi ide-ide bagus dari Prabowo-Sandi untuk membangun bangsa ini kedepannya," katanya

Hendri Satrio menilai rakyat akan sangat dirugikan jika pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin tanpa hadirnya oposisi.

• Jokowi & Maruf Amin Ditetapkan Jadi Presiden dan Wakil Presiden : Besok Kita Langsung Kerja

• Ini Sosok yang Wakili Prabowo di Penetapan Presiden dan Wapres, Sempat Cium Tangan Maruf Amin

"Buat rakyat jika tanpa oposisi tak enak. Karena tidak ada yang mengawal pemerintahan melalui masukan-masukan kritis yang membangun yang bisa diperankan oleh oposisi," tegasnya.

Demikian juga bagi pemerintahan Jokowi- Maruf Amin akan dipertanyakan jika tanpa ada oposisi.

"Bagaimana menjaga marwahnya demokrasi dan pemerintahan untuk tetap berada di jalur yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, kalau tanpa oposisi? Karena kan tidak ada yang mengkritisi," ujarnya.