Info PPDB 2019

Polemik Sisrem Zonasi PPDB di Kota Bogor, Bima Arya Bakal Bahas di Forum Apeksi

Bahkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sudah mengecek dan menemukan adanya manipulasi domisili.

Polemik Sisrem Zonasi PPDB di Kota Bogor, Bima Arya Bakal Bahas di Forum Apeksi
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH -Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) dengan sistem zonasi atau jarak memunculkan berbagai polemik.

Berbagai aduan atas dugaan adanya kecurangan pun bermunculan.

Di Kota Bogor, PPDB sistem zonasi membuat orangtua memilih jalan singkat yang tidak dibenarkan dengan memanipulasi data kependudukan.

Bahkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sudah mengecek dan menemukan adanya manipulasi domisili.

Berangkat dari banyaknya aduan dan ketidaksiapan siatem pendukung PPDB sistem zonasi, Wali Kota Bogor Bima Arya akan menyampaikan polemik PPDB sisten zonasi dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas APEKSI) di Semarang.

"Saya akan menyampaikan ini di forum APEKSI lusa di Semarang, saya akan menyampaikan ini, saya akan perjuangkan untuk menjadi suara dari para walikota karena ini berdampak luas sekali pada generasi muda di indonesia," kata Bima di Balaikota Bogor, Senin (1/7/2019).

Bima mengatakan bahwa dari hasil temuan dan laporan warga PPDB sistem zonasi bisa menciptakan budaya instan.

"Anak-anak yang kemudian malas berusaha lebih mengejar lobi intsan ataupun kos di sekitar sekolah yang diinginkan terus kemudian ada praktik praktik manipulasi yang terjadi karena sistem administrasi kependudukan ini masih lemah," katanya.

Tak hanya itu Bima juga akan menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar kewenangan SMA diserahkan kepada pemerintah kota.

"Tapi kan harus di yudisial review ke Mahkamah Konstitusi iya kan masuk ke undang-undang pemerintahan daerah disitu," ujarnya.

Bima menilai bahwa sistem zonasi PPDB yang bertujuan untuk meratakan kualitas pendidikan nyatanya malah membuat penurunan.

"Situasi ini sudah cukup untuk merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar sistem zonasi di evaluasi karena pertama tidak sesuai dengan target untuk membangun keadilan dalam asas kualitas pendidikan karena yang tercipta malah sebaliknya karena yang tercipta kualitas pendidikan yang justru terus menurun," katanya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved