Tanggapan Resmi Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Hingga Walikota Malang Minta Maaf

Tanggapan Resmi Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Hingga Walikota Malang Minta Maaf

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Kerusuhan masa yang terjadi di Manokwari, Papua Barat dan Papua cukup menyita perhatian masyarakat.

Kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua ini diduga buntu dari kejadian di Malang dan dugaan upaya persekusi serta rasisme di Surabaya, Jawa Timur.

Kerusuhan pun pecah di Manokwari pada Senin (19/8/2019) pagi tadi hingga terjadi pengrusakan dan pembakaran di sejumlah titik.

Akibat kerusuhan itu Gedung DPRD Papua Barat dibakar oleh massa.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya pun ikut angkat bicara terkait insiden kerusuhan di Manokwari ini.

Ia berharap kerusuhan di Manokwari dan sejumlah titik di Papua dan Papua Barat dapat segera berakhir.

"Hari ini boleh sampaikan aspriasi, besok aktivitas tetap berjalan seperti biasa, itu harapan kami," katanya saat jumpa pers di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/8/2019) dikutip TribunnewsBogor.com dari Tribun Jakarta.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta aparat keamanan tidak agresif dalam melakukan pengamanan masa aksi di Papua tersebut.

Tujuannya, kata dia, agar tak memancing perlawanan masa.

"Saya sudah pesan bahwa pihak keamanan perlu ada mengendalikan bahwa tidak boleh ada yang pegang senjata, Tidak boleh ada lagi yang melakukan perlawanan. Itu yang membuat kita Indonesia itu kacau," kata Lenis.

• Gubernur Papua Barat Tuntut Wakil Walikota Malang Minta Maaf

Lebih lanjut, staf khusus presiden ini meminta seluruh pihak untuk bisa mengendalikan diri agar situasi tak semakin memburuk.

"Lebih baik kita menerima dengan hati yang dingin apapun kemarahan terjadi," kata Lenis.

"Walaupun kemarahan jadi perlu pikirkan baik-baik. Untuk kemarahan itu bisa mengendalikan dengan pesan Tuhan tadi," tambahnya.

Ia berharap, permasalahan ini tidak perlu dibesar-besarkan.

"Saya disini sebagai kepala suku menyampaikan persoalan yang terjadi ini tidak perlu dibesar-besarkan," kata Lenis Lenis Kogoya.

• Massa Pendemo Serang Polsek Sorong Timur

Untuk meredam kerusuhan menjalar ke sejumlah titik, ia meminta kepada penegak hukum menangani secara serius indiden yang memicu kemarahan warga Papua.

"Yang kita dorong adalah bagaimana penegak hukumnya, apa yang terjadi di Surabaya dan Malang siapa yang tebar paku, siapa yang bicara kata yang kasar, dan siapa yang menyuruh usir pulang, siapa yang membakar bendera ini yang harus kita bawa ke ranah hukum," ujar Lenis Kogoya.

Lebih lanjut, pria yang juga Staff Khusus Presiden ini menyesali aksi kerusuhan yang pecah di sejumlah titik di Papua Barat.

Menurutnya, penyampaikan pendapat memang merupakan hak warga negara, namun harus tetap sesuai koridor yang berlaku.

"Boleh saja menyampaikan aspirasi di muka umum tapi jangan sekali-kali merusak fasilitas, atau jangan membakar fasilitas umum sama saja kita bakar rumah kita sendiri, nanti kita tinggal dimana," katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan meminta Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko untuk mencabut pernyataannya soal wacana memulangkan masyarakat asal Papua dari Kota Malang usai kericuhan tanggal 15 Agustus 2019 lalu yang melibatkan Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) Komite Kota Malang yang memperingati 57 tahun perjanjian New York.

Selain itu Dominggus juga meminta Sofyan Edi untuk meminta maaf kepada rakyat Papua.

“Bagi saya pernyataan Bapak Wakil Walikota Malang untuk meminta masyarakat Papua pulang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya pernyataan itu dicabut dan beliau meminta maaf kepada rakyat Papua,” ucap Dominggus saat dihubungi awak media, Senin (19/8/2019).

• Gubernur Jawa Timur Minta Maaf soal Mahasiswa Papua, Wiranto : Pernyataan yang Tulus dan Ikhlas

Menurut Dominggus, Sofyan Edi sebagai pejabat pemerintah daerah tak seharusnya melontarkan pernyataan tersebut.

Karena baginya masyarakat Papua, khususnya mahasiswa asal Papua sebagai bagian dari masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menuntut ilmu di mana pun.

Dominggus juga menyatakan dirinya siap diajak berdiskusi dengan pemerintah daerah Malang dan Jawa Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Dengan adanya masalah tersebut seharusnya saya, Gubernur Papua, dan Gubernur Jawa Timur diajak berdiskusi dan difasilitasi menyelesaikan masalah secara arif dan bijaksana. Bukan malah membuat pernyataan yang tak seharusnya,” pungkas Dominggus.

Dominggus memastikan kondisi di wilayah Manokwari dapat dikendalikan bersama Panglima Daerah Militer dan Kapolda setempat.

Walikota Malang Minta Maaf

Walikota Malang Sutiaji meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan warga Papua, Senin (19/8/2019).

Sutiaji juga menanggapi soal pernyataan Wakil Walikota Malang yang menuai protes dari Gubernur Papua Barat.

Ia juga menegaskan kalau dari pihak Pemerintah Kota Malang tidak pernah membuat kebijakan untuk memulangkan mahasiswa Papua dari Kota Malang.

Hal itu disampaikan oleh Sutiaji sebagai dampak dari kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin.

Kerusuhan itu dipicu adanya peristiwa di Malang dan dugaan upaya persekusi serta rasisme di Surabaya, Jawa Timur.

Peristiwa itu kemudian menyulut aksi unjuk rasa yang juga berakhir rusuh di Manokwari, Papua Barat hari ini.

Walikota Malang Sutiaji pun mewakili Pemerintah Kota Malang menyampaikan permohonan maaf.

Ia juga menegaskan kalau kebijakan memulangkan mahasiswa Papua dari Malang tak akan pernah dilakukan.

"Terlepas dari apapun komentarnya, siapapun, jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan adanya pemulangan dan sebagainya," katanya dilansir TribunnewsBogor.com dari Kompas TV, Senin.

Sutiaji menegaskan, hal itu tak hanya berlaku bagi mahasiswa Papua, tapi bagi semua orang di seluruh dunia.

"Jangankan dia adalah warga negara kita, orang di seluruh dunia saja boleh kok mencari ilmu di kita, jadi sekali lagi tidak pernah ada pelarangan atau pemulangan dan sebagainya berkaitan dengan hal ini," ungkapnya.

• CEK FAKTA :Polisi Pastikan Foto Mahasiswa Papua Tewas Dipukuli di Surabaya Hoaks

Ia pun kemudian meminta maaf atas nama Pemerintah Kota Malang.

"Kalau mungkin ada kemarin insiden kecil, atau dimaknai besar itu kalau antar masyarakat, atas nama pemerintah Kota Malang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya," katanya.

Menurutnya, peristiwa yang menyulut emosi masyarakat Papua itu tanpa sepengetahuan pihaknya.

Ia pun mengaku sudah menjelaskan kepada semua pihak untuk mempersilahkan kebebasan berpendapat.

"Bahwa kemarin itu kan di luar sepengetahuan kami juga, dan setelah kita kami kumpulkan para kelompok saya kumpulkan semua, saya berikan paparan kepada mereka semua, bahwa siapapun berhak menyampaikan pendapat," katanya.

"Terus mereka menyampaikan itu kan makar. Penyampaikan makar dan tidak bukan di ranah kami, karna namanya itu kan baru menyampaikan pendapat, kita dengarkan pendapatnya bagaimana, dan dilindungi negara," tambahnya.

(TribunnewsBogor.com/Tribun Jakarta/Tribunnews.com)