Walikota Malang Minta Maaf, Pastikan Tak Akan Ada Pemulangan Mahasiswa Papua

Walikota Malang Minta Maaf, Pastikan Tak Akan Ada Pemulangan Mahasiswa Papua

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Walikota Malang Sutiaji meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan warga Papua, Senin (19/8/2019).

Sutiaji juga menanggapi soal pernyataan Wakil Walikota Malang yang menuai protes dari Gubernur Papua Barat.

Ia juga menegaskan kalau dari pihak Pemerintah Kota Malang tidak pernah membuat kebijakan untuk memulangkan mahasiswa Papua dari Kota Malang.

Hal itu disampaikan oleh Sutiaji sebagai dampak dari kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin.

Kerusuhan itu dipicu adanya peristiwa di Malang dan dugaan upaya persekusi serta rasisme di Surabaya, Jawa Timur.

Peristiwa itu kemudian menyulut aksi unjuk rasa yang juga berakhir rusuh di Manokwari, Papua Barat hari ini.

Akibat kerusuhan itu Gedung DPRD Papua Barat dibakar oleh massa.

Dilansir dari Kompas.com, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan meminta Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko untuk mencabut pernyataannya soal wacana memulangkan masyarakat asal Papua dari Kota Malang usai kericuhan tanggal 15 Agustus 2019 lalu yang melibatkan Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) Komite Kota Malang yang memperingati 57 tahun perjanjian New York.

Selain itu Dominggus juga meminta Sofyan Edi untuk meminta maaf kepada rakyat Papua.

“Bagi saya pernyataan Bapak Wakil Walikota Malang untuk meminta masyarakat Papua pulang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya pernyataan itu dicabut dan beliau meminta maaf kepada rakyat Papua,” ucap Dominggus saat dihubungi awak media, Senin (19/8/2019).

Menurut Dominggus, Sofyan Edi sebagai pejabat pemerintah daerah tak seharusnya melontarkan pernyataan tersebut.

• Gubernur Papua Barat Tuntut Wakil Walikota Malang Minta Maaf

• Kerusuhan di Manokwari, Khofifah : Kami Mohon Maaf, Itu Bukan Mewakili Suara Masyarakat Jawa Timur

Karena baginya masyarakat Papua, khususnya mahasiswa asal Papua sebagai bagian dari masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menuntut ilmu di mana pun.

Dominggus juga menyatakan dirinya siap diajak berdiskusi dengan pemerintah daerah Malang dan Jawa Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Dengan adanya masalah tersebut seharusnya saya, Gubernur Papua, dan Gubernur Jawa Timur diajak berdiskusi dan difasilitasi menyelesaikan masalah secara arif dan bijaksana. Bukan malah membuat pernyataan yang tak seharusnya,” pungkas Dominggus.