Alissa Wahid : Gus Dur Selalu Kedepankan Dialog saat Menangani Masalah Papua

Pada Jumat (16/8/2019) pekan lalu terjadi insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Editor: khairunnisa
KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI
Suasana saat ribuan pendemo ditemui Gubernur Papua Lukas Enembe di Lapangan Apel Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (19/08/2019). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengatakan, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur selalu mengedepankan dialog dalam menangani masalah Papua.

Ia berharap pendekatan dialog juga diterapkan oleh pemerintah saat ini dalam menangani situasi pasca-aksi unjuk rasa di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Aksi unjuk rasa itu merupakan dampak dari tindakan diskriminasi rasial dan provokasi yang dialami mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya pada pekan sebelumnya.

"Teladan ini perlu dicontoh sehingga warga Papua tidak lagi diperlakukan secara diskriminatif, didengar aspirasinya, serta dihargai martabat kemanusiaannya," ujar Alissa Wahid melalui keterangan tertulisnya, Selasa (20/8/2019).

Alissa menuturkan, semasa hidupnya Gus Dur memberikan teladan tentang kepedulian akan situasi di Papua.

Gus Dur selalu mengedepankan dialog dengan melibatkan kepala suku dan tokoh agama dengan prinsip partisipatif, non-kekerasan dan keadilan.

Ia mencontohkan langkah Gus Dur untuk mengembalikan nama Papua sebagai nama resmi dan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera kebanggaan dan identitas kultural masyarakat Papua.

Upaya tersebut merupakan bagian dari pendekatan dialog yang dilakukan oleh Gus Dur.

"Gus Dur selalu mengedepankan dialog dan pelibatan tokoh-tokoh non-formal seperti kepala Suku dan Pemimpin agama dengan prinsip partisipatif, non-kekerasan, dan adil," kata Alissa Wahid.

Sosok Ini Diduga Berada di Balik Kerusuhan di Papua, Ciptakan Opini Tujuannya Referendum

Di sisi lain, lanjut Alissa Wahid, Jaringan Gusdurian menyadari sepenuhnya bahwa selama ini Papua sebagai tempat yang memiliki kekayaan alam melimpah justru menjadi kawasan yang tertinggal di Indonesia.

Oleh sebab itu, keadilan dan perlakuan yang tidak setara masih terjadi di Papua hingga sekarang.

Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu pun menegaskan bahwa masyarakat Papua harus dihargai martabatnya sebagai sesama warga negara Indonesia.

Ia mengatakan, penyelesaian segala perbedaan harus dilakukan berdasar kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan.

"Masyarakat Papua harus dihargai martabatnya sebagai sesama anak bangsa Indonesia yang mempunyai hak yang sama dan setara," tutur dia.

Seperti diberitakan, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota, Senin (19/8/2019), termasuk yang memanas di Manokwari, Jayapura dan Sorong.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved