Curhat Tak Digaji 2,5 Bulan, Titin Sampaikan Aspirasinya saat Demo Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Seorang pekerja dari PT Sahabat Unggul International ikut menyuarakan aspirasinya. Gaji titin selama 2,5 bulan belum juga dibayarkan.

Curhat Tak Digaji 2,5 Bulan, Titin Sampaikan Aspirasinya saat Demo Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Aksi demonstrasi di Halaman Balaikota Bogor, Senin (2/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Titin seorang pekerja di suatu perusahaan ikut menyuarakan aspirasinya dalam aksi demo di Balaikota Bogor, Senin (2/9/2019).

Sejak tahun 2018 Titin mengalami penundaan pembayaran gaji.

Bahkan sampai perusahaan menyatakan tutup per Agustus 2019, gaji titin selama 2,5 bulan belum juga dibayarkan.

"Iya saya belum digaji selama 2,5 bulan di PT SUI, makanya tadi saya sampaikan, langsung depan pejabat, tapi tadi pak Wali Kota nya tidak ada," katanya disela aksi demonstrasi di Halaman Balaikota Bogor.

Sementara itu ada ratusan buruh dari berbagai perusahaan dan serikat pekerja di Kota Bogor mendatangi Kantor Balaikota Bogor untuk meminta agar Pemerintah Kota Bogor mendukung buruh dengan menolak revisi undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Sekitar 500 buruh melakukan aksi konvoi dari Komplek Gor Pajajaran menuju Balaikota Bogor.

Aksi konvoi tersebut dilakukan dengan menggunakan kendaraan dan berjalan kaki.

Aksi demonstrasi di Halaman Balaikota Bogor, Senin (2/9/2019).
Aksi demonstrasi di Halaman Balaikota Bogor, Senin (2/9/2019). (TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho)

Ketua DPD SPN Jawa Barat Iwan Kusmawan mengatakan bahwa para buruh dari forum bersama pekerjerikat buruh menuntut kepada Wali Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor untuk memberikan penolakan terkait rencana pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang no 13 tahun 2003.

"Kenapa ini ditolak karena atas subtansi yang sekarang beredar bahwa ketika revisi dilakukukan pemerintah melalui DPR pusat akan merubah akan merivisi terkait dengan besaran yang namanya pesangon dan ini yang sangat mendasar untuk para teman-teman," katanya.

Tak hanya itu para buruh juga menolak kenaikan iuran BPJS.

Karena kenaikan iuran tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan Bpjs terutama di Kota Bogor.

"Terkait rencana pemerintah untuk menaikan BPJS kesehatan menjadi 100 persen harapan kita jangan kan naik pelayanan dulu perbaiki sehingga warga masyarakat yang terkena dampak inplementasi dapat memahami itu," ujarnya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved