Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik, Pemkot Bogor Tetap Bayar Bantuan untuk Warga Kurang Mampu

Pemerintah Kota Bogor tetap akan membayar iuran BPJS penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) milik warga-warga yang kurang mampu.

Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik, Pemkot Bogor Tetap Bayar Bantuan untuk Warga Kurang Mampu
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Sekda Kota Bogor Ade Syarip Hidayat 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota Bogor melakukan pembahasan terkait beban APBD yang akan diterima jika rencana pemerintah pusat menaikan iuran BPJS 100 persen direalisasikan.

Sekretaris Daerah Kota Bogor (Sekda) Ade Sarip mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak ada masalah dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Menurutnya walaupun BPJS naik 100 persen, Pemerintah Kota Bogor tetap akan membayar iuran BPJS penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) milik warga-warga yang kurang mampu.

"Tapi nanti akan kita coba pahami dulu apa kebijakannya, aturanya seperti apa, tapi nantinya suka atau tidak suka, apbd juga merupakan bagian dari pusat ya kalau menyangkut PBI harus tetap dibayarkan," ujarnya.

Namun menurut Ade pemerintah pusat juga perlu memperhatikan elemen masyarakat lainnya.

Satu diantaranya adalah memperhatikan kemampuan di daerah dan aspirasi para buruh.

"Itu perlu dipertimbangkan juga misalnya kenaikannya sistem pelayananya juga harus diperhatikan jangan nanti beban iuran dinaikan tapi pelayanannya masih seperti itu ini perlu ada keseimbangan antara kenaikan iuran 100 persen dan juga pelayanan," katanya.

Namun saat ditanya apakah Pemerintah Kota Bogor mendukung rencana pemerintah pusat menaikan iuran BPJS Ade pun menilai pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek lainnya.

Meski begitu Ade oun berharap kenaikan BPJS bisa dikaji ulang agar tidak naik 100 persen.

"Daerah itu ASN dan birokrat sebagai pelaksana kebijaka piblik jadi hanya melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat saya yakin dipusat sudah dipertimbangkan dan ingin membuat regulasi itu pasti dipertimbangkan kondisi di daerah kalau perlu tidak 100 persen kenaikanya bisa bertahap," ucapnya.
Attachments area

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved