Guru Besar Kehutanan IPB Pertanyakan Substansi Pembahasan Rencana Revisi UU KPK

Forum Dosen dan Mahasiswa IPB angkat bicara soal adanya rencana DPR RI melakukan revisi Undang-undang KPK yang dinilai bisa melemahkan KPK.

Guru Besar Kehutanan IPB Pertanyakan Substansi Pembahasan Rencana Revisi UU KPK
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Guru besar kebijakan kehutanan IPB University Prof Hariadi Kartodihardjo saat diwawancara, Sabtu (14/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Forum Dosen dan Mahasiswa IPB angkat bicara soal adanya rencana DPR RI melakukan revisi Undang-undang KPK yang dinilai bisa melemahkan KPK.

Mereka mendukung pemberantasan korupsi dan menolak segala upaya pelemahan independensi KPK

Guru besar kebijakan kehutanan IPB University Pfor Hariadi Kartodihardjo yang juga dosen IPB Fakultas Kehutanan menyampaikan bahwa ada dua hal yang bisa dilihat dari revisi UU KPK.

Diantaranya adalah soal proses pembahasan dan subtansi pembahasan revisi UU KPK.

Hariadi memepertanyakan subtansi materi yang akan dibahas oleh DPR dan pemerintah serta bagaimana proses pembahasannya sehingga publik akademisi dan warga bisa melihat dan ikut mengetahui isi pembahasan.

"Kenyatannya tetapi kita tidak pernah mendapatkan satu informasi resmi terkait partisipasi itu maka tidak lain kita hanya mendengarkan itu dari media sosial," katanya Sabtu (14/9/2019)

Hariadi menjelaskan pernyataan sikap atau kegelisahan para dosen dan puluhan universitas ini tidak muncul baru baru ini tapi sejak 2016 lalu.

"Sejak Mei 2016 ada 162 guru besar se-Indonesia yang saat itu kita datang ke ketua DPR RI untuk memastikan UU KPK tidak masuk dalam prolegnas agar kelemahan yang ada tidak masuk secara formal, pada saat ini kita dapat komitmen dan saat itu presiden juga mengatakan ditunda tahun 2016, gerakan guru besar yang terkait guru besar jadi tidak hanya sekarang tapi sejak tiga tahun lalu nah dalam proses ini kita kecewa kok detik-detik terakhir dua bulan terakhir dari masa bakti DPR saat ini kemudian masuk kembali ke satu pernyataan bahwa uu ini secara resmi akan dilakukan pembahasan dan perubahan dan apalagi dalam waktu dekat ini," katanya.

Ia pun meminta jika nanti pembahasan rencana revisi jadi dilaksanakan maka harus terbuka dan disiarkan secara rinci untuk publik.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved