Andre Rosiade Sebut Hanya Anggota DPR dari Gerindra yang Tidak Korupsi, Irma: Tapi di DPRD Banyak!

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade tampak berdebat dengan Politisi Partai Nasdem Irma Chaniago saat membahas anggota DPR yang korupsi.

Andre Rosiade tampak membanggakan diri bahwa Partai Gerindra merupakan satu-satunya partai di DPR RI yang tidak pernah tersandung kasus korupsi.

Namun hal itu dibantah oleh Irma Chaniago bahwa banyak anggota DPRD dari Partai Gerindra yang tersandung korupsi.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Kompas TV, Jumat (20/9/2019), Analis Politik Adi Prayitno menduga para kader tersandung korupsi karena diharuskan memberikan sejumlah uang kepada partainya.

Ia pun menjelaskan kalau di partai politik itu ada istilah infak atau iuran paksa, sesuai dengan jabatan politik masing-masing para kadernya.

"Jadi kalau menteri, anggota DPR dan pimpinan yang lainnya itu tentu beda dengan yang biasa infaknya, Mas. Nah ini yang sering kali membuat kader partai di jabatan-jabatan strategis itu selalu tersandung kasus korupsi. Ada keinginan insentif yang disetor itu lebih, dianggap sebagai investasi dan merawat basis konstituen dan mobilisasi politik," bebernya.

Menanggapi hal itu, Irma Chaniago mengatakan kalau Partai Nasdem mempunyai tabungan pembiayaan partai.

"Tabungan ini diminta kepada kader-kader partai khususnya anggota legislatif dari tingkat bawah sampai tingkat atas, untuk membiayai perhelatan pileg dan pilpres, gunanya untuk mempersiapkan alat kampanye dan kedua untuk pembayaran saksi, itu saja, yang lain tidak ada," jelasnya.

Kemudian soal adanya dugaan uang yang dikorupsi sejumlah kader masuk ke kas partai, Irma Chaniago pun membantah.

Menurutnya, hasil korupsi yang dilakukan itu kebanyakan masuk ke kantong pribadi.

• Imam Nahrawi Tersangka Korupsi, KPK Tegaskan Tidak Ada Unsur Politis

• Roby Arya Akan Buat KPK Tak Bisa Tangani Korupsi Kepolisian dan Kejaksaan Jika Terpilih Nanti

"Saya kira semuanya pribadi ya, kalau di Nasdem itu bisa dilihat kalau ada yang tersandung kasus (korupsi) langsung dipecat, diminta mundur, kalau nggak mau mundur dipecat. itu komitmen sangat keras dari partai," katanya.

Namun, ia membatah bahwa hal itu berarti Partai Nasdem lepas tangan saat ada yang tersandung korupsi.

"Kembali kepada pribadi masing-masing, karena partai kan tidak membebani, kita butuh pembiayaan betul, tapi pembiayaan itu sudah kita lakukan melalui strategi tabungan partai, dan itu lebih dari cukup untuk membiayai. Dan ini bagusnya tabungan itu kembali kepada teman-teman yang nyalon. Ini dikontrol oleh mahkamah partai," ungkapnya.

Kemudian, Andre Rosiaden pun tampak ingin menanggapi pertanyataan tersebut dengan mencontohkan anggota DPR RI dari Partai Gerindra.

"Saya ingin informasikan ke publik soal partai Gerindra, kalau publik melihat partai Gerindra adalah satu-satunya partai di DPR RI yang tidak ada satu pun DPR RI nya ditangkap KPK," ungkap Andre Rosiade.

"Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang Pak Prabowo itu secara rutin dan berkala, dan juga pimpinan fraksi selalu mengumpulkan seluruh anggota fraksi untuk diingatkan, bahwa Anda bukanlah politisi tapi Anda adalah pejuang politik yang ditugaskan oleh partai dan rakyat untuk mengabdi kepada rakyat, dan itu secara rutin dan berkala," tambahnya.

Selain itu, Andre Rosiade juga menyebut kalau Partai Gerindra tidak pernah memungut biaya apapun kepada kadernya yang akan maju mencalonkan diri di pileg atau pilkada.

"Contoh diri saya pribadi, saya calon anggota DPR RI sampai terpilih, partai tidak pernah memungut uang seperak pun dari saya. Bahkan pimpinan mendorong saya ikut pilkada gubernur, saya tidak mau, untuk maju jadi Gubernur Sumatera Barat, dengan bisa mencalonkan sendiri Gerindra 14 kursi di DPRD provinsi Sumbar, kita bisa maju sendiri tiket sudah di tangan, saya pun diminta pimpinan tanpa mengeluarkan seperak pun uang," bebernya.

Bahkan menurut dia, pimpinan Partai Gerindra selalu mendorong para kader untuk maju.

"Nah ini yang dilakukan oleh partai Gerindra. Dahnil itu disiapkan jadi calon Walkot Medan juga tidak dimintai uang, malah kita disupport oleh Pak Prabwo untuk maju," tandasnya.

• Andre Rosiade Benarkan Prabowo Pesan 10 Unit Mobil Esemka : Seperti Tipe yang Dipakai Jokowi

• Prabowo Akrab ke Jokowi dan Megawati, Andre Rosiade: Ada yang Kebakaran Brewok

Namun, pernyataan Andre Rosiade itu pun dibantah lagi oleh Irma Chaniago yang membeberkan fakta lainnya.

"Memang Partai Gerindra kan gak ada anggota DPR RI yang tersangkut kasus korupsi, tapi di DPR kabupaten/kotanya juga banyak. Di Malang contohnya, banyak juga," kata Irma Chaniago.

Menurutnya, jangan karena di DPR RI tidak ada maka bisa disebut bersih dari korupsi.

"Jadi nggak bisa juga dikatakan kalau Gerindra nggak sama sekali terbebas dari kasus korupsi, banyak juga. Jadi kita kan saling mengingatkan di sini," tandasnya.

Seolah tak mau kalah, Andre Rosiade pun membeberkan bukti lainnya bahwa kader Nasdem juga ditangkap di Malang.

"Memang benar DPR RI Gerindra bersih, memang ada DPRD tingkat 1 dan 2 kita memang ada, tapi kami minoritas di banding partai lain. Seperti di Malang misalnya, memang ada korupsi berjamaah, tapi bupatinya kan dari Nasdem," kata dia.

"Ya tetap saja korupsi," kata Irma Chaniago.

Caleg eks Koruptor dari Partai Gerindra

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan daftar calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi pada Rabu (30/1/2019).

Dari 49 nama yang disampaikan KPU, 40 di antaranya merupakan caleg DPRD, dan 9 orang lainnya caleg DPD.

Sebanyak 6 caleg eks koruptor berasal dari Partai Gerindra.

Ini daftar namanya, seperti dirilis KPU:

1. Moh Taufik, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta (Dapil DKI 3, nomor urut 1)

2. Herry Jones Johny Kereh, caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Dapil Sulawesi Utara 1, nomor urut 2)

3. Husen Kausaha, caleg DPRD Kabupaten Maluku Utara (Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 2)

4. Ferizal, caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur (Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 1)

5. Mirhammuddin, caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur (Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1)

6. Hi.Al Hajar Syahyan, caleg DPRD Kabupaten Tanggamus (Dapil Tanggamus 4, nomor urut 1)

Sebelumnya, KPU melakukan pengecekan secara akurat data caleg mantan koruptor.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, mekanisme pengecekan dilakukan di KPU daerah.

Konfirmasi juga dilakukan ke pengadilan setempat. Pemeriksaan dan pengecekan data secara berkali-kali dan tidak sembarangan.

Selain itu, KPU juga membandingkan data pihaknya dengan data yang dimiliki kelompok masyarakat sipil.

"Kami harus periksa berkali-kali dokumen secara teliti betul dari seluruh daftar nama itu betul-betul mereka mantan napi koruptor sehingga tak menimbulkan jika ternyata dia bukan napi koruptor," tutur Pramono.

Pramono menambahkan, yang tergolong sebagai mantan koruptor adalah mereka yang pernah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi.

Ancaman pidananya di atas lima tahun.

"Kalau korupsi pasti ancamannya di atas lima tahun. Jadi yang disebut di UU itu ancamannya lebih dari lima tahun, bukan vonisnya," kata dia.

Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pengumuman ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rekam jejak caleg.

Daftar caleg eks koruptor juga bisa menjadi referensi publik saat menggunakan hak politik mereka. (*)