Demo Tolak RKUHP

DPRD Kota Bogor Janji Surati DPR RI, Demo Mahasiswa Pakuan Berakhir Damai

Aksi itu sempat mendapat pengadangan hingga akhirnya mahasiswa diterima masuk ke dalam oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

DPRD Kota Bogor Janji Surati DPR RI, Demo Mahasiswa Pakuan Berakhir Damai
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor unjuk rasa di Balaikota Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Pakuan di Balaikota Bogor yang sempat terjadi aksi dorong-dorongan berakhir kondusif.

Sebelumnya mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Bogor dan Ketua DPRD Kota Bogor merangsak masuk ke dalam Balaikota.

Aksi itu sempat mendapat pengadangan hingga akhirnya mahasiswa diterima masuk ke dalam oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Namun saat melakukan pertemuan sejumlah mahasiswa yang berada di luar Balaikpta meminta agar pertemuan dilakuka di luar ruangan agar semua mahasiswa bisa mendengar apa yang di bicarakan.

Sempat terjadi penolakan oleh mahasiswa yang meminta agar tuntutan mereka direalisasikan hari ini juga.

Namun saat ini masa aksi yang terdiri dari Mahasiswa Pakuan itu pun membubarkan diri dengan tertib.

"Iya kita kembali ke kampus dan ke tempat masing-masing," katanya usai aksi.

Dalam tuntuntannya mahasiswa meminta agar DPRD Kota Bogor mendukung mahasiswa dan masyarakat untuk menolak RUU KPK dan RUU KUHP.

Ketua DPRD Kota Bogor dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Atang Trisnanto yang ikut menemui mahasiswa menjajikan untuk menyurati DPR RI soal penolakan RUU KPK dan KUHP.

"Kalau kalian enggak percaya kami akan membuat surat resmi untuk menyampaikan suara kalian, kalau enggak diterima kita berangkat bersama-sama kesana," kata Atang Trisnanto saat menyampaikan pendapatnya di hadapan Mahasiswa di Balaikota.

Kata dia, isu soal RUU KPK dan KUHP serta tuntutan Mahasiswa lainnya termasuk isu Nasional yang tidak bisa diselesaikan di Kota Bogor.

Dalam kesempatan itu juga, Atang Trisnanto menegaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Kota Bogor hanya memiliki wewenang membuat peraturan daerah.

"Soal undang-undang itu wewenangnya DPR RI dan Presiden," katanya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved